Surabaya (Antaranews Jatim) - Dua organisasi PBB yakni IFAD dan FAO mengapresiasi model pengembangan desa di Indonesia yang menekankan pada penggunaan dana desa dan pengembangan produk unggulan daerah.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis, mengatakan pihaknya
mendapatkan pujian dari dua lembaga yakni International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang berpusat di Roma, Italia, dan Food and Agriculture Organization (FAO) yang merupakan organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa(PBB).
“Program dana desa dan Prukades dengan model klaster yang mempunyai skala produksi yang cukup danterintegrasi secara vertikal, yang melibatkan banyakstakeholder termasuk private sector dan perbankan, dianggap merupakan pendekatan baru yang bisa diterapkan di negara-negara berkembang lain,” kata Menteri Eko.
Ia sendiri tampil sebagai pembicara utama dalam Konferensi Internasional dengan tema "Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities" di Roma, Italia, Rabu (2/5).
Seminar itu diikuti oleh perwakilan dari 23 negara, badan-badan internasional, dan lembaga-lembaga donor.
Menteri Eko mengatakan, IFAD dan FAO mengapresiasi dan mendukung model pembangunan pedesaan di Indonesia yang menggunakan Dana Desa terutama untuk Prukades (Program Unggulan Kawasan Pedesaan).
Prukades merupakan langkah untuk memajukan desadengan menciptakan produk unggulan desa.
Prukades adalah salah satu dari empat program priotitas Kemendes PDTT yang menggunakan Dana Desa.
“Jika sebuah desa telah menemukan produk unggulan untuk dikembangkan maka lebih mudah bagi desa untuk membangun akses pasar dan bisa dikembangkan dalam skala besar sehingga lebih menguntungkan,” jelas Mendes.
Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp187 triliun untuk disalurkan ke desa-desa.
Menteri Eko menambahkan, sebagai negara terbesardi Asia Tenggara dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan.
Potensi tersebut, lanjut Menteri Eko, terdapat di kawasan perdesaan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis.
“Pembangunan pedesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 82 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Dana desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” ujarnya.
Hingga 2017, ungkap Menteri Eko, dana desa yang disalurkan ke lebih dari 74 ribu desa telah berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi.
Selain itu, dana desa telah digunakan di antaranya untukmembangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.
“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” ujar Menteri Eko.
Ia menilai, kebijakan dana desa telah berhasil mengurangi kesenjangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada April 2018, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4, dan gini ratio nasional 0,39.
Hal tersebut menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia.
Konferensi yang digelar IFAD menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan.
Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumberdaya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosialbudaya, serta hak politik.
Konferensi ini diikuti pejabat tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat tinggi dari berbagai donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan.
Selain itu, turut hadir perwakilan organisasi pembangunan bilateral dan multilateral, organisasi kemanusiaan, akademisi internasional, serta pusat penelitian. (*)
