Yayasan Embun : Korban "Trafficking" Surabaya Kurang Dapat Perhatian

Surabaya (Antaranews Jatim) - Salah satu LSM yang konsen menangani persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Yayasan Embun Surabaya (YES) menilai korban "human trafficking" atau perdagangan orang di Kota Surabaya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Salah satu pengasuh Yayasan Embun, Dodon, di Surabaya, Minggu, mengatakan sejak berdiri pada Juli 2012, Yayasan Embun sudah merawat atau mendampingi ratusan penyandang PMKS khususnya anak-anak dan perempuan.

"Sampai saat ini, Yayasan Embun sudah melakukan pendampingan terhadap ratusan penyandang PMKS khususnya korban trafficking seperti tindak kekerasan, pemerkosaan, hingga bayi hasil tindak asusila," katanya.

Pada dasarnya, lanjut dia, Yayasan Embun membantu pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap para penyandang PMKS. Pada persoalan penanganan PMKS, kadang tidak semua bisa dipenuhi pemerintah, maka LSM seperti Yayasan embun yang mengisi apa yang tidak bisa dipenuhi pemerintah.

Hanya saja, lanjut dia, peran pemerintah dinilai kurang optimal dalam membantu kinerja LSM yang bergerak di bidang penanganan PMKS. Biasanya, pemerintah melakukan pendampingan selama enam bulan saja tanpa diberi ketrampilan, kemudian dibiarkan pulang setelah dari penampungan.

Hal sama juga dikatakan Ketua Yayasan Embun Surabaya Joris. Ia mengatakan yang dibutuhkan mereka adalah keterampilan, agar ketika dari pendampingan, mereka bisa diterima masyarakat, beraktifitas dengan normal, dan mencari nafkah dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan Aden mengatakan trafficking merupakan salah satu permasalahan mendesak yang harus diselesaikan di Kota Surabaya.

"Dengan banyaknya berita dari media dan laporan masyarakat, human trafficking diindikasikan masih kerap terjadi. Bahkan, anak-anak di bawah umur makin banyak menjadi korban. Padahal, mereka adalah generasi penerus kita," katanya.

Untuk itu, Aden mendorong Pemkot Surabaya lebih peduli terhadap permasalahan tersebut. "Pelakunya harus dihukum setimpal. Bagi korbannya, harus mendapatkan pendampingan yang tepat. Sebab, mereka bisa saja mengalami trauma atau gangguan psikologis," katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengimbau para camat dan lurah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait permasalahan anak seperti trafficking, narkoba, dan tindak kekerasan seksual pada anak.

Ia juga mengimbau agar para camat, lurah dan ketua RW/RT agar lebih peduli jika ada anak-anak berkumpul pada suatu tempat untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual.

"Saya ingin semua lebih waspada jika ada gerombolan anak yang tiba-tiba berkumpul di satu titik. Nanti, Pemkot Surabaya akan menfasilitasi dengan mengundang psikiatris yang memiliki pengalaman mengatasi tindak kekerasan pada anak," katanya. (*)