Probolinggo (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sepakat untuk mengalokasikan dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) sebesar Rp41,5 miliar.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Probolinggo tahun 2018 digelar di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.
"Dana hibah yang disepakati oleh Pemkab Probolinggo yakni sebesar Rp41,5 miliar dan dana tersebut nantinya akan dicairkan dalam dua tahap, yakni tahun 2017 dan tahun 2018," kata Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi di Probolinggo.
Menurutnya landasan penandatanganan NPHD itu yakni undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 tahun 2015, sehingga KPU segera mengajukan pencairan dana untuk pendanaan setiap tahapan pemilu.
"Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, maka kami akan segera menjalankan tugas pemilu, mulai dari sosialisasi Pilkada, perencanaan, hingga persiapan rekrutmen penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS dan KPPS yang rencananya dilaksanakan pada Oktober 2017," tuturnya.
Ia mengatakan alokasi dana hibah terbesar terletak pada honor penyelenggara pemilu yakni jumlah PPK sebanyak lima orang, ditambah tiga petugas sekretariat menjadi delapan orang per kecamatan, sehingga dengan jumlah kecamatan sebanyak 24, maka total penyelenggara di tingkat kecamatan sebanyak 192 orang.
"Sementara untuk tingkat desa ada lima PPS dan dua sekretariat yang dikalikan 330 desa/kelurahan, sehingga petugas desa 1.650 orang. Sedangkan KPPS berjumlah 9 dikalikan 1.700 TPS, jadi 15.300 orang, sehingga total dana untuk honor penyelenggara sebesar Rp20 miliar," katanya.
Selain menandatangani NPHD, KPU juga meresmikan "Rumah Pintar Pemilu Tengger" yakni Kantor KPU menyediakan 3 ruangan, yaitu ruang Bromo yang memuat sejarah pemilu, sejak pemilu pertama hingga sekarang, baik Pilkada Kabupaten Probolinggo, Pilkada Jatim, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.
"Ada ruangan batik Rengganis yang berisi hasil pemilu, sejak pemilu pertama hingga terakhir ini, kemudian ada ruangan candi jabung, disana memaparkan para penyelenggara pemilu. Kami berharap seluruh elemen masyarakat yang datang ke Rumah Pemilu Tengger bisa paham pemilu hanya dalam waktu sehari," ujarnya.
Sementara Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengapresiasi inovasi yang dilakukan KPU Kabupaten Probolinggo, sehingga diharapkan sosialisasi Pilkada bisa menyeluruh dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat Probolinggo pada saat pencoblosan Juni 2018.
"Ini patut diapresiasi, sehingga kami juga berharap setelah penandatanganan NPHD itu, maka KPU bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin dan mempertanggungjawabkan sebaik-baiknya," tuturnya.
Apalagi Kabupaten Probolinggo menjadi kabupaten/kota ke-5 yang sudah menandatangani NPHD dari 18 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. (*)
