Surabaya (Antara Jatim) - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Jawa Timur membebaskan anggotanya berpolitik dan memilih kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada pertengahan 2018.
"ICMI Muda tidak berpolitik praktis dan silakan anggota maupun pengurus memilih siapa saja," ujar pemegang mandat ICMI Muda Jatim Raylis Sumitra di sela rapat persiapan pengukuhan di Surabaya, Sabtu.
Kendati diakuinya pada gelaran 18 Pilkada kabupaten/kota serentak ditambah satu Pilkada provinsi akan menyita perhatian, namun sebagai organisasi cendekiawan pihaknya komitmen tak akan masuk di dalamnya.
Bahkan, kata dia, jika ada anggota atau pengurus yang menjadi tim sukses salah satu pasangan kandidat juga tak akan dipermasalahkan selama tidak membawa nama organisasi.
"Bagi mereka yang ke politik maka membawa nama personal, bukan organisasi," ucap mantan aktivis pemuda nasional tersebut.
Di sisi lain, kepengurusan ICMI Muda periode 2017-2022 akan segera dikukuhkan dan dilantik oleh Presidium ICMI Muda dalam waktu dekat ini.
Di posisi ketua adalah Ahmad Muhid yang sehari-hari seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sekretaris Meithiana Indrasari yang juga akademisi Universitas dr Soetomo Surabaya dan Bendahara Saiful Ramadhani yang merupakan akademisi dari Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
Sedangkan di posisi ketua harian adalah Imam Sofyan, kemudian dibantu Ketua I yaitu Teguh Hidayatul Rahmat, yang keduanya akademisi asal Universitas Trunojoyo Madura.
"Kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 18/SK-MPP ICMI MUDA/III/2017 tertanggal 7 Maret lalu. Terkait kepastian dan teknis pelantikan masih dalam tahap pembahasan," kata Sekretaris ICMI Muda Jatim Meithiana Indrasari.
Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unitomo tersebut mengatakan Jatim adalah provinsi ke-10 terbentuknya ICMI Muda dan selanjutnya akan didirikan di 38 kabupaten/kota se-Jatim.
"Komposisi kepengurusan mayoritas memang dari akademisi atau sekitar 70 persennya sehari-hari berprofesi sebagai dosen, sedangkan 30 persen lainnya dari beragam kalangan," katanya. (*)
