Jakarta (Antara) - Presiden Joko Widodo telah membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 dengan meminta prioritas pemberantasan korupsi kepada lembaga dan kementerian yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Terkait aksi pencegahan korupsi, saya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan prioritas kepada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor pelayanan publik," kata Jokowi dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta, pada Kamis.
Menurut Jokowi, pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara hingga jembatan timbang.
Kepala Negara juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam.
"Selain itu prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi.
Presiden meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi sehingga transparan dan terlacak.
Konferensi yang pertama kali dilaksanakan pada 2006 tersebut mengangkat tema "Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel".
Sejumlah pemateri yang direncanakan mengisi acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo serta beberapa pimpinan KPK. (*)
Presiden Buka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016
Kamis, 1 Desember 2016 11:10 WIB
