BPS Belum Lakukan Sensus Ekonomi di Rumdin Bupati Jember

Hingga hari ini kami belum melakukan sensus ekonomi di pendapa yang menjadi rumah dinas Bupati Jember

Jember (Antara Jatim) - Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum melakukan sensus ekonomi di rumah dinas Bupati Jember Faida hingga batas terakhir pendataan sensus ekonomi pada 31 Mei 2016.

"Hingga hari ini kami belum melakukan sensus ekonomi di pendapa yang menjadi rumah dinas Bupati Jember," kata Kepala BPS Jember Indria Purwaningsih di Kantor BPS Jember, Rabu sore.

BPS Jember melibatkan sebanyak 3.416 petugas untuk melakukan sensus ekonomi dengan sasaran 5.874 blok sensus yang tersebar di 31 kecamatan di wilayah setempat pada 1-31 Mei 2016.

"Pendataan sensus berdasarkan blok sensus yang mengacu pada domisili atau tempat tinggal, sehingga rumah dinas pun masuk dalam blok sensus yang harus disensus oleh petugas pencacah lapangan," tuturnya.

Menurutnya, pihak BPS juga sudah mengirim surat ke rumah dinas Bupati Jember untuk meminta kesediaan waktu Bupati Faida mengisi formulir pendataan sensus ekonomi di rumah dinas tersebut.

"Hingga saat ini masih belum ada jawaban dari surat yang kami kirimkan dan beliau (Bupati Faida) jadwalnya sangat padat dan masih sibuk, namun informasi yang kami terima Bupati bersedia disensus setelah pulang dari Jakarta," katanya.

Petugas BPS sudah melakukan sensus ekonomi di rumah dinas Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief dan Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni.

Sementara itu, Bupati Jember Faida saat dikonfirmasi mengaku sudah mengembalikan seluruh formulir sensus ekonomi terkait usahanya melalui Rumah Sakit Bina Sehat Jember dan tidak ada formulir yang tidak dikembalikan.

"Saya memang tidak pakai alamat rumah dinas karena jarang sekali di sana, kecuali saat istirahat saja di sela-sela bekerja sebagai Bupati," kata mantan Direktur RS Bina Sehat Jember itu.

Selain sensus di RS Bina Sehat, lanjut dia, petugas sensus juga sudah mendatangi rumah tinggalnya yang berada di Jalan Letjen Panjaitan Jember dan seluruh formulir tentang usahanya juga sudah diisi.

"Saya tidak tahu kalau ada surat BPS ke pendopo karena di pendopo hanya ada penjaga," ucap bupati perempuan yang pertama di Kabupaten Jember itu.(*)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.