Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dimulai dari SMA/MA pada 4-12 April, SMK pada 4-7 April dan SMP/MTS 9-12 Mei mendatang.
Sesuai Data Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim ada 11.724 sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Jatim yang melaksanakan Ujian Nasional (UN), dengan 1.306 sekolah diantaranya menggunakan UNBK.
Dari 1.306 sekolah yang menggelar UNBK, Surabaya menjadi kota terbanyak yang melaksanakan UNBK dengan 254 sekolah. Penerapan 100 persen UNBK pada sekolah di Surabaya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Disdik Surabaya pun memicu polemik menjelang pelaksanaan.
Sarana dan prasarana di sekolah menjadi hal terpenting dalam pelaksanaan UNBK, bahkan demi pelaksanaan 100 persen UNBK, sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dianjurkan untuk bergabung pada sekolah lain sesuai sub rayon.
Akibatnya, muncul beberapa kasus, seperti SMK dr Soetomo yang harus membayar Rp67 juta ke sub rayon 10 yang dikoordinasikan SMKN 12 Surabaya.
Kepala Sekolah SMK dr Soetomo, Juliantono Hadi mengatakan jumlah siswa kelas XII yang ikut UNBK sebanyak 558 orang dengan biaya UNBK ke sub rayon 10 sebesar Rp 120 ribu per siswa.
SMK Dr Soetomo pun tidak mengetahui penggunaan biaya UNBK, kemungkinan digunakan untuk sewa ruangan. Meskipun kecewa harus ada biaya UNBK, pihaknya kemudian memilih menggelar sendiri ujian di sekolahnya. Sedangkan pihak SMKN 12 Surabaya juga masih belum dapat diklarifikasi.
Kepala Disdik Surabaya, Ikhsan menegaskan jika pelaksanaan UNBK tidak menerima adanya penarikan biaya sepeser pun, karena Ujian Nasional (UN) dibiayai oleh negara. Jika sekolah tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanan UNBK, maka disarankan menggabung ke sekolah lain.
Selain itu yang patut diwaspadai adalah tenaga listrik karena UNBK sangat bergantung pada listrik, bahkan tahun lalu ketika pertama kali UNBK digelar, banyak sekolah yang menyewa genset untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik, padahal biaya sewa genset tidak murah.
Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Distribusi) Jatim, Pinto Raharjo menuturkan pihak sekolah harus berkoordinasi daya listrik yang terpasang di sekolah mereka dengan PLN setempat untuk mengetahui apakah daya yang terpasang itu cukup untuk mengaliri komputer atau laptop saat UNBK berlangsung.
"Biasanya daya satu laptop 75 hingga 100 watt, sedangkan 'Personal Computer' (PC) butuh 300 watt. Jika satu sekolah memasang 100 komputer untuk UNBK, maka bisa dihitung sendiri berapa besar daya yang dibutuhkan karena apabila daya kurang dari itu, bisa jadi akan mengalami gangguan listrik," katanya.
PLN juga tidak akan melakukan maintenance rutin di kawasan yang sedang berlangsung ujian itu. Saat maintenance, biasanya listrik dipadamkan, jika PLN sudah ada laporan ada UNBK, maka maintenance itu akan ditunda.
Jaringan internet juga akan mempengaruhi proses kelancaran UNBK. General Manager Telkom Surabaya, M Nasrun Ihsan memastikan pelaksanaan UNBK mulai Senin (4/4) hingga Mei 2016 dengan jaringan Telkom akan lancar, karena Telkom telah membentuk posko nasional dan daerah.
Telkom pun telah menerjunkan 44 teknisi di lapangan yang bertugas menangani kendala teknis jaringan. Pantauan jaringan akan dilakukan dengan koordinasi dengan Disdik Surabaya karena masa kritis jaringan ini ketika mengunggah soal dari server di ITS ke sekolah serta pengunggahan jawaban saat selesai ujian.
Dengan pelaksanaan UNBK tahun ini diharapkan agar bisa berjalan dengan lancar serta juga aman tanpa kekhawatiran semua pihak, termasuk kebocoran soal karena Disdik Jatim telah berkoordinasi dengan tim cyber Polda Jatim untuk pengamanan UNBK. (*)
