Pemerintah Targetkan Pembangunan JLS Kelar 2019

Trenggalek (Antara Jatim) - Pemerintah menargetkan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) mulai dari Kabupaten Pacitan hingga wilayah Sendang Biru, Malang bisa tuntas pada 2019.
    
"Targetnya bisa kita hubungkan sampai akhir 2019 lah. Semoga cepat selesai sesuai rencana," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, Minggu.
    
Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengakui, megaproyek JLS di koridor selatan Jatim sejauh ini masih terkendala masalah pembebasan tanah.
    
Tidak hanya tanah milik perorangan, hambatan terutama justru datang akibat berbelitnya proses pinjam-pakai dengan pengganti lahan hutan negara yang dikelola Perhutani.
    
Namun kendala tersebut menurut Hermanto, perlahan mulai bisa diatasi seiring diberlakukannya kebijakan dispensasi yang diberikan Kementrian Kehutanan.
    
"Memang sekarang sudah ada upaya dispensasi dari Perhutani. Kendala selama ini memang masalah (tukar-guling) tanah," ujarnya.
    
Hermanto menjelaskan, pembangunan JLS di Jatim, khususnya dari Pacitan hingga Malang selatan saat ini terus dikerjakan secara bertahap.
    
JLS untuk wilayah Kabupaten Pacitan telah selesai, dan saat ini proses pembangunan dilanjut antara Pacitan menuju Trenggalek yang saat ini telah sampai Kecamatan panggul, serta dari Trenggalek menuju Tulungagung, yakni antara Munjungan menuju Watulimo, serta dari Watulimo menuju Popoh, Tulungagung.
    
"Pengerjaannya dilakukan sebagian demi sebagian, sembari menyelesaikan masalah tukar-guling lahan yang dilalui jalur ini," terangnya.
    
Pembangunan JLS sendiri merupakan bagian dari rencana besar pemerintah dalam meningkatkan nadi perekonomian kawasan di wilayah Jawa Timur sektor selatan atau diistilahkan "pembangunan koridor selatan".
    
Penyelesaian JLS dari Pacitan hingga Sendangbiru, Malang, maupun seterusnya dari Malang hingga Jember dan Banyuwangi diharapkan bisa membantu upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Pulau Jawa tersebut, sehingga ketimpangan antara koridor selatan dan utara maupun tengah bisa dipersempit.(*)