Pers dan Bawaslu memiliki semangat sama, yakni sama-sama mengawasi proses politik menjadi jujur, aman dan berkualitas.
Surabaya (Antara Jatim) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan bahwa pers siap membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, khususnya di Jawa Timur.

"Pers dan Bawaslu memiliki semangat sama, yakni sama-sama mengawasi proses politik menjadi jujur, aman dan berkualitas," ujar Ketua PWI Jatim Akhmad Munir di sela rapat koordinasi sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat di Gedung Dinas LPMP Jatim di Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan, Bawaslu di tingkat provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota sudah memiliki aturan dan regulasi dalam melaksanakan tugasnya, begitu juga dengan pers.

"Pers sudah memiliki aturan tentang bagaimana menulis berita, khususnya terkait Pilkada serentak se-Indonesia," kata Kepala LKBN Antara Biro Jawa Timur tersebut.

Bahkan khusus untuk menghadapi Pilkada, lanjut dia, sesuai pernyataan Dewan Pers Nomor 31/P-DP/V/2005 tentang Pers dan Pilkada bahwa dalam Pilkada serentak akan terjadi sejumlah persoalan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya.

Berikutnya, kata dia, pada saat musim Pilkada tentu sulit dielakkan akan ada konflik mudah terjadi, mengingat Pilkada menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

"Karena itu Dewan Pers agar menyosialisasikan terlaksananya Pilkada yang jujur, adil dan damai, dengan cara menyebarkan informasi dan menghasilkan karya jurnalistik yang selalu berpegang pada prinsip jurnalisme profesional dan beretika," ucapnya.

Sesuai penyampaian Dewan Pers ke komunitas pers dan masyarakat, kata dia, bahwa pers perlu memainkan peran sebagai sarana pendidikan politik yang baik dan menjaga independensi serta bersikap kritis.

Kepada wartawan di lapangan, ia juga berharap selalu bersikap adil, seimbang dan independen sehingga perlu adanya kebijakan untuk menghindari terlibatnya wartawan ke kelompok tertentu, terutama menjadi tim sukses.

"Dewan Pers mengimbau agar masyarakat aktif memantau kinerja media dalam peliputan pilkada. Jika melihat bias pers dan pemberitaan memihak maka jangan ragu mengingatkan, bahkan mengadukannya ke Dewan Pers," katanya.

Sementara itu, kepada komisioner Panwaslu 19 kabupaten/kota yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak di Jatim, 9 Desember 2015, diharapkan lebih hati-hati menyampaikan pendapat karena rawan dimanfaatkan kelompok tertentu.

"Pilkada sangat berpotensi tendensius dan ditunggangi maka Panwaslu dan pers harus bersikap sama, yakni berpatokan pada fakta," katanya. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.