Jakarta, (Antara) - Indonesia mesti beralih dari fokus mengekspor sumber daya alam ke penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas guna menunjang beragam pembangunan sektor penting, yaitu pangan, energi dan transportasi.
"Kunci kemakmuran bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas," kata Ketua MPR RI Zulkifi Hasan saat memberikan sambutan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat.
Ketua MPR mengingatkan bahwa pada dekade 1990-an, Indonesia masih mengandalkan kepada ekspor komoditas sumber daya alam mentah seperti perkayuan.
Meski ekspor kayu kini merosot, ujar dia, tetapi Indonesia masih merasakan dampaknya seperti kerap terjadinya banjir dan longsor di berbagai daerah di Tanah Air.
Zulkifli Hasan juga mengingatkan bahwa ketergantungan kepada ekspor komoditas sumber daya alam juga kerap tidak berkesinambungan karena rentan terhadap volatilitas atau pergerakan harga internasional.
"Tantangan kita terletak pada menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif yang menguasai bidang-bidang strategis seperti pangan, energi dan transportasi," katanya
Ketua MPR mengingatkan, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia juga penting memiliki transportasi pangan dan energi yang dapat mendorong produktivitas serta menciptakan lapangan kerja serta menciptakan SDM berkemampuan tinggi.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI 2001-2004 Dr H Hamzah Haz MA PhD menginginkan pemerintah agar dapat mengarahkan pendidikan di Tanah Air untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri.
"Coba kalau semua pendidikan itu diarahkan untuk bagaimana mampu mengelola sumber daya alam kita," katanya saat menerima tim LKBN Antara di Jakarta, Selasa (11/8), dalam wawancara khusus terkait 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dia berharap berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian dan perkebunan semuanya dapat dikelola secara mandiri oleh bangsa Indonesia.
Dengan demikian, lanjutnya, maka semua barang yang dikirim ke luar negeri atau diekspor adalah barang yang sudah diproses atau paling tidak barang setengah jadi.
Menteri Negara Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1998-1999 itu mengemukakan, bila semua hal itu terwujud maka devisa bisa bertambah dan lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa diserap.
Tokoh nasional kelahiran Ketapang, Kalbar, 15 Februari 1940 itu menyatakan keheranannya, Malaysia yang merupakan negara yang lebih kecil dari Indonesia dan sumber daya alamnya juga lebih sedikit tetapi banyak WNI yang ingin bekerja di negara jiran tersebut.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Oktober-November 1999 itu juga mengingatkan bahwa ada dua parameter terkait dengan kesejahteraan dari suatu daerah atau negara, yaitu parameter peringkat atau ranking pendidikan dan kesehatan.
Menurut Hamzah, masih tertinggalnya dua parameter tersebut dibandingkan dengan negara tetangga lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand antara lain karena pembangunan kurang memperhatikan aspek pembinaan sumber daya manusia (SDM).
"Mengapa sampai terjadi karena kita dalam pembangunan dulu hanya membangun fisik tidak membangun sumber daya manusianya. ini yang kita ketinggalan," katanya. (*)
