Gubernur: Tanah Kas Desa Hambatan Pembebasan Tol

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa Tanah Kas Desa (TKD) menjadi salah satu hambatan untuk pembebasan lahan jalan tol.

"TKD menjadi satu di antara sejumlah faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan jalan tol, khususnya di Jatim," ujarnya di sela menerima kunjungan kerja Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Infrastruktur Muhammad Abduh di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, TKD merupakan aset Negara dan menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan harus diganti berupa aset juga.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengusulkan agar TKD bisa diganti dengan uang, yang kemudian disimpan di kas desa.

"Tapi hal tersebut menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri," kata eks Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim tersebut.

Hal itu dapat terlaksana, kata dia, apabila ada pertemuan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Perbendaharaan.

"Apabila  tidak dipertemukan maka pembebasan TKD untuk jalan tol tidak akan terselesaikan. Kami anggap berharap permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif, bukan parsial," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang menjadi penghambat adalah tanah milik marinir, perkebunan, permasalahan ahli waris, serta tanah yang tidak mempunyai kelengkapan surat kepemilikan.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Jatim itu juga menceritakan pengalaman yang terjadi di Jombang, bahwa terjadi permasalahan yang dibuat oleh segelintir oknum masyarakat.

"Tanah sawah diuruk dengan tanah sehingga menjadi tanah kering agar harga tanah menjadi tinggi, sebab tanah kering lebih mahal daripada tanah sawah," katanya.

Saat ini, peristiwa itu menjadi perhatian dan pertimbangan, karena merupakan kasus baru dan akan dibahas di tingkat pemerintah pusat.

Di sisi lain, Staf Ahli Wakil Presiden RI Muhammad Abduh mengatakan bahwa tol Trans Jawa antara Cikampek sampai Surabaya sejauh 615 kilometer harus terselesaikan pada Februari 2018.

Untuk mewujudkannya sebagai salah satu pembangunan urat nadi di Jawa, saat ini telah tersedia dana sebesar Rp5 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum.

"Dengan terselesaikannya tol Trans Jawa nantinya, diharapkan dapat memperbaiki perekonomian bangsa," katanya. (*)