Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan se-Jawa Timur dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara seleksi nasional masuk PTN berbeda dalam menyikapi ujian nasional karena sikap Kemendikbud dan Forum Rektor PTN mengenai UN memang berbeda. \"Kami mengacu pada pedoman sosialisasi Kemendikbud bahwa UN bukan penentu kelulusan siswa karena kelulusan siswa ditentukan sekolah (dewan guru),\" kata Kepala Disdik Jatim Dr. Harun di Surabaya, Senin. Dalam Sosialisasi Pelaksanaan UN 2015 kepada Disdik se-Jatim dan Kemenag se-Jatim, dia menjelaskan bahwa pedoman itu berarti siswa yang tidak lulus UN masih mungkin lulus sekolah bila diluluskan oleh pihak sekolah. \"Akan tetapi, siswa itu akan sulit masuk PTN (perguruan tinggi negeri) karena seleksi nasional masuk PTN atau SNMPTN itu melihat kelulusan UN. Artinya, siswa yang lulus sekolah, tetapi tidak lulus UN, akan ditolak ikut SNMPTN,\" katanya. Namun, siswa yang tidak lulus UN akan bisa mengikuti SNMPTN pada tahun berikutnya setelah mengulang UN (remidi) meski siswa yang bersangkutan harus menunda setahun untuk masuk PTN. \"Sebenarnya, PTN itu menggunakan UN, karena pimpinan PTN lebih percaya pada UN daripada pihak sekolah. Tapi, kalau ada sekolah yang melakukan \'mark up\' nilai ujian itu sebenarnya akan sama halnya dengan \'bunuh diri\' karena siswanya akan sulit diterima PTN,\" katanya. Dalam sosialisasi itu, Rektor Unesa Prof. Warsono selaku Ketua Panitia SNMPTN 2015 Lokal Surabaya menegaskan bahwa PTN se-Indonesia memang sudah mewacanakan UN sebagai syarat ikut SNMPTN. \"Itu karena kami masih ada distrust terhadap sekolah sehingga kami menggunakan UN sebagai standar yang objektif,\" katanya dalam sosialisasi yang juga dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Jatim HM Mahfudh Shodar. (*)


Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.