Gresik, (Antara Jatim) - Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto mengaku belum menerima rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau "smelter" milik PT Freeport Indonesia di wilayah itu. "Saya sendiri belum menerima rencana itu, dan belum ada pertemuan apa pun. Saya hanya mendengar melalui berbagai teman yang ada di Jakarta," kata Sambari di Gresik, Kamis. Meski demikian, seandainya perusahaan berkelas internasional itu ingin membuka investasi atau membangun smelter di Gresik, pihaknya meminta agar mematuhi peraturan daerah yang telah dibuat mengenai tata ruang dan wilayah. Ia mengaku, apabila pembangunan smelter jadi dilakukan di Kabupaten Gresik tentunya akan mengangkat nama daerah ke tingkat internasional, dan secara tidak langsung juga akan menyerap tenaga atau sumber daya manusia asal Gresik. Sementara Wakil Bupati Gresik, Muhammad Qosim mengaku pembangunan smelter di wilayahnya masih sekedar "kabar burung" atau isu, sebab belum ada pemberitahuan resmi kepada pemkab. Qosim mengatakan, bila Kabupaten Gresik menjadi tempat pembangunan smelter tentunya harus koordinasi dengan daerah lain yakni Papua, dan tidak serta merta menerima investasi tersebut. "Paling tidak, kita bertemu dulu dengan pemerintah daerah Papua, sebab harus ada koordinasi karena kita satu kesatuan bangsa Indonesia," ujarnya. Qosim mengaku, secara umum sangat mendukung adanya Pabrik Smelter di wilayahnya karena semua fasilitas pendukungnya juga tersedia, seperti pelabuhan, listrik dan penyediaan air, namun hendaknya tetap mengikuti aturan dan tata krama yang berlaku. Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin memastikan akan membangun smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik, dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penggunaan lahan dengan Petrokimia. Namun, rencana itu mendapat pertentangan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mempertanyakan mengapa pengelolaannya dilakukan di Gresik, sementara seluruh kekayaan alamnya berasal dari Papua. Oleh karena itu, Ia meminta pemerintah tidak tutup mata dengan kebijakan Freeport Indonesia tersebut, sebab selama ini rakyat Papua justru miskin dan tertinggal akibat kekayaan PT Freeport dibawa ke luar negeri khususnya Amerika Serikat.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.