Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Wisnu Sakti Buana mendatangi 57 kepala keluarga (KK) korban penggusuran di Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Sabtu, yang kini masih bertahan di tenda penampungan.
Pada kesempatan itu Wisnu mengajak serta Ketua DPRD Surabaya, Armudji, untuk melihat dari dekat kondisi warga, sekaligus mengecek bantuan berupa tenda dan konsumsi yang diberikan kepada warga dari Pemkot Surabaya.
"Kami berupaya untuk terus memperjuangkan nasib bapak ibu semua. Saya minta warga tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang beredar," kata Wisnu dihadapan warga setempat.
Menurut dia, persoalan status batas tanah Medokan Semampir ini, pernah dibahas dalam Pansus Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim khususnya batas stren kali saat dirinya menjadi anggota DPRD Jatim.
Seperti diketahui, batas titik dari bibir sempadan sungai ke arah dalam ditetapkan 50 meter. Namun, secara hukum adanya penetapan tanah Medokan Semampir ini sebagai tanah negara setelah proses gugatan dan telah ada putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung.
Seharusnya, kata dia, dengan adanya Perda itu, setidaknya bisa menjadi pandangan hukum terhadap status lahan seluas 10 hektare itu. "Semoga ini bisa menjadi celah untuk memperjuangkan nasib bapak ibu dalam waktu dekat," katanya.
Sementara itu, rasa trauma warga juga terkait proses eksekusi pada Rabu (14/1) lalu juga disampaikan kepada Wawali Surabaya dan Ketua DPRD Surabaya, Armudji.
"Kami berharap anggota dewan tetap memperjuangkan nasib warga. Kami trauma dengan eksekusi kemarin. Apalagi, Pak Armuji tidak ada bersama kami waktu penggusuran," kata salah seorang warga setempat.
Armuji mengatakan pihaknya tetap pada jalur membela warga. "Saya tetap akan membela bapak ibu semua. Kalau ada kabar-kabar miring saya bisa pastikan itu tidak benar," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.