YLKI: Pemerintah Harus Turunkan Harga Barang Konsumsi

Jakarta (Antara) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil pengusaha agar bisa menurunkan harga barang konsumsi yang ikut naik akibat harga bahan bakar minyak sebelumnya. "Pemerintah harus memanggil pelaku pasar untuk bisa menurunkan harga," kata Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi yang dihubungi di Jakarta, Jumat. Hal itu disampaikan Tulus menyusul pengumuman harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar terbaru, di mana harga kedua BBM itu mengalami penurunan. Harga premium turun dari sebelumnya Rp7.600 menjadi Rp6.600 per liter, sementara solar dari Rp7.250 menjadi Rp6.400 per liter. Penetapan harga baru itu berlaku mulai Senin (19/1) pukul 00.00 WIB. "Pemerintah harus mendorong sektor swasta untuk bisa maju, sehingga tidak langsung menaikkan harga kebutuhan kala harga BBM naik. Karena pada dasarnya manfaat penurunan harga BBM haruslah berdampak terhadap harga kebutuhan," ujarnya. YLKI menilai penurunan harga bahan bakar minyak tidak adil karena hanya bisa langsung dirasakan oleh kalangan menengah ke atas. Sementara kalangan menengah ke bawah yang kena dampak penetapan harga BBM sebelumnya (yang jauh lebih mahal) tidak menikmati, karena tarif angkutan umum dan kebutuhan pokok tak serta merta turun. "Penurunan harga ini tidak adil, kecuali pemerintah bisa menurunkan harga-harga yang terdampak atas kenaikan BBM sebelumnya," ucapnya. Presiden Joko Widodo di halaman Istana Negara Jakarta, Jumat, mengumumkan penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang berlaku mulai Senin (19/1) pukul 00.00 WIB. Tak hanya premium dan solar, pemerintah juga mengumumkan penurunan harga elpiji kemasan tabung 12 kg dari sebelumnya Rp134.700 menjadi Rp129.000 per tabung atau turun Rp5.400 per tabung (Rp475 per kg). Lalu, harga semen produksi PT Semen Indonesia Tbk juga mengalami penurunan Rp3.000 per sak. (*)