413 Warga Sipil Mengungsi ke Rumah PBB di Sudan Selatan

PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Sebanyak 413 warga sipil, Senin (7/4), secara suka rela pindah dari Kamp Tomping di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, ke lokasi Rumah PBB, juga di Juba, untuk berlindung akibat kondisi yang memburuk di sana, kata seorang juru bicara PBB. "Lokasi Rumah PBB belum lama ini telah dikembangkan," kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB, dalam taklimat di Markas PBB, New York, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. "Sejak relokasi dimulai pada 12 Maret, lebih dari 1.345 warga sipil telah pindah dari Tomping ke Rumah PBB," kata Haq, yang mengutip Misi PBB di Sudan Selatan. "Prajurit pemelihara perdamaian PBB menyediakan perlindungan buat warga sipil, serta truk yang mengangkut harta mereka ke Rumah PBB," katanya. Wakil Khusus PBB Hilde Johnson pekan lalu mengatakan dengan mulainya musim hujan, kondisi menjadi bertambah buruk --lokasi di Tomping dan Malakal, khususnya, menghadapi resiko wabah penyakit, terutama kolera. "Oleh karena itu, relokasi orang yang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka dari lokasi ini perlu dilakukan," kata Haq. Lebih dari 700.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka sejak pertengahan Desember, ketika kerusuhan meletus antara pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan petempur yang secara longgar beraliansi dengan mantan wakil presiden Riek Machar. Sebanyak 250.000 orang telah mengungsi ke Uganda, Ethiopia, Kenya dan Sudan --yang bertetangga. Kedua pihak yang berperang menandatangani kesepakatan untuk menghentikan permusuhan pada akhir Januari, sebelum babak pertama pembicaraan berakhir. Namun, keduanya telah saling menuduh bahwa masing-masing melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut. pada Selasa (1/4) pemimpin Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan UNHCR mengakhiri kunjungan dua hari ke Sudan Selatan, dan mengatakan mereka terkejut oleh besarnya kebutuhan yang muncul dari krisis dan menyerukan penyelesaian segera. Di dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan dua hari mereka, Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Antonio Guterres dan Direktur Pelaksana WFP Ertharin Cousin memperingatkan krisis di Sudan Selatan membahayakan jutaan nyawa dalam beberapa bulan ke depan jika tindakan mendesak tak dilakukan guna mengakhiri konflik tersebut dan mendukung warga sipil --yang berjuang untuk bertahan hidup. Pemimpin kedua lembaga PBB itu mengatakan setiap orang --lembaga kemanusiaan, donor dan pihak dalam konflik-- memiliki tanggung jawab agar warga sipil yang terpengaruh oleh kekerasan bisa menerima bantuan. (*)