Surabaya (Antara Jatim) - Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya peduli terhadap program mahasiswa bibit unggul. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menilai jika Dinsos tidak bisa menjalankan Perda APBD dengan benar karena masih ada calon mahasiswa Program Bibit Unggul Kota Surabaya Rinaldi Sam Prabowo yang ditolak masuk program tersebut, meski sudah memenuhi syarat. Apapun alasannya, kata dia, dinsos semestinya membantu kebutuhan bagi siswa yang ingin masuk program bibit unggul. "Anggarannya sudah kita sahkan untuk program bibit unggul. Kalau sekarang tidak bisa mengeluarkan kan jadi aneh," katanya. Sebelumnya, Rinaldi Sam Prabowo melapor ke DPRD terkait kebijakan pemkot setempat yang dinilai tidak jelas dalam membuat aturan seleksi calon bibit unggul. "Jujur saya kecewa jika tidak bisa masuk lewat program ini, padahal saya sudah berusaha keras semenjak pertama kali masuk SMA," kata siswa SMA 7 Surabaya itu saat mendatangi Komisi D DPRD Surabaya, Senin. Menurut dia, dari persyaratan nilai akademis yang ditetapkan, sebenarnya ia memenuhi kriteria itu karena nilai rata-rata 8 ke atas, sedangkan syarat yang ditetapkan untuk bisa masuk program bibit unggul hanya 7,5 per mata pelajaran di setiap jenjang kelas di SMA maupun MA. Rinaldi menjelaskan sebenarnya dirinya telah berupaya mengusulkan bantuan pembayaran uang gedung masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebesar Rp3 juta ke Dinas Sosial. Namun dana yang diharapkan tidak bisa didapatkan, padahal Senin (10/3) adalah waktu registrasi terakhir untuk jalur prestasi. "Kata petugas yang jaga, anggaran yang saya butuhkan terlalu besar," katanya. Rinaldi mengatakan dirinya nekat meminta bantuan bayar uang gedung ke Dinsos Surabaya karena berasal dari keluarga kurang mampu. Padahal, dirinya telah diterima masuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) untuk jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Kepala Dinsos Surabaya Supomo menjelaskan alasan dirinya tidak mengeluarkan anggaran untuk Rinaldi Sam Prabowo karena tidak memiliki anggaran, sebab dana "personal social responsibility" (PSR) diperuntukkan siswa SD, SMP dan SMA. "Kalaupun ada, kita nunggu DPA (daftar pencairan anggaran) dulu. Kalau tidak salah bulan Juni. Kalau sekarang dikatakan pendaftaran terakhir, jujur kita tidak bisa membantunya," jelas Supomo. (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.