Surabaya (Antara Jatim) - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendanai kampanye secara bergotong royong sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Ibu melarang kader PDIP larut dalam demokrasi bergaya liberal individualistik yang mementingkan kekuatan dana sebagai satu-satunya penentu kemenangan," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi SH MHum di Surabaya, Sabtu. Oleh karena itu, katanya, tantangan orang nomer satu di DPP PDIP itu dijawab dengan bergotong royong dalam memikul kebutuhan dana kampanye secara bersama-sama dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing caleg. "Dana kampanye periode pertama hingga 26 Desember 2013 yang dilaporkan ke KPU Jatim (27/12) sebesar Rp14.800.304.510. Dari jumlah itu tercatat Rp12.904.054.510 atau 93 persen merupakan hasil gotong royong dari 99 calon anggota DPRD Provinsi lewat Formulir DK-13 Parpol," katanya. Di sela-sela penyerahan laporan dana kampanye tahap pertama ke KPU Jatim, ia menjelaskan pihaknya menyadari bahwa kampanye membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi kader PDIP tidak boleh larut dalam demokrasi bergaya liberal individualistik. Secara terpisah, komisioner KPU Jatim Agus M Fauzi melaporkan hingga Jumat (27/12) pukul 16.30 WIB tercatat 12 parpol di Jatim sudah melaporkan sumbangan dana kampanye periode pertama ke KPU Jatim. "Hanya saja, ada sebagaian yang perlu menyempurnakan laporannya dan KPU Jatim memberi tambahan dua hari untuk penyempurnaan sistematika laporan itu sesuai SE 860," katanya. Sementara itu, penghubung atau "liaison officer" (LO) PDI Perjuangan Jatim untuk KPU Jatim Didik Prasetiyono mengatakan pencatatan dana kampanye dalam lampiran Formulir PKPU 17/2013 tentang Dana Kampanye tidak mampu menangkap dan mencatat dengan utuh bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. "Ada pemilih yang mencetak sendiri alat peraga partai tanpa diketahui partai ataupun caleg, karena faktor ideologis. Juga, ada masyarakat mendirikan posko gotong royong, dan bersama-sama mengeluarkan konsumsi kopi dan jajanan untuk mendirikan Posko PDI Perjuangan secara sukarela," katanya. PKPU 17/2013 seolah-olah berusaha mengapitalisasi semua bentuk uang/barang dan jasa tanpa memperhatikan semangat gotong royong yang masih menjadi ciri masyarakat Indonesia. "Itu bentuk khas politik Indonesia yang juga perlu direkam, bukan cuma debet-kredit," katanya. (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.