Surabaya (Antara Jatim) - Pertamina tetap akan fokus mengelola industri minyak dan gas bumi di Indonesia bahkan telah menyiapkan merger sejumlah badan usaha. "Kami juga telah menuntaskan kajian merger PGN dan Pertagas, selaku anak perusahaan Pertamina untuk menempatkan perusahaan hasil merger sebagai anak perusahaan Pertamina," ujar "VP Corporate Communication" Pertamina, Ali Mundakir, dalam siaran persnya, yang diterima Antara di Surabaya, Minggu. Sementara, jelas dia, sebagai gantinya maka dijanjikan bahwa seluruh pipa akan di-"open access". Dengan demikian seluruh "broker" gas dapat memanfaatkan fasilitas negara. "Tentunya tanpa campur tangan pemerintah dalam penetapan margin dan keuntungannya," katanya. Menanggapi hal itu, Peneliti dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmy Radhi, mengemukakan, upaya itu bukan merger melainkan pengambilalihan alias akuisisi PGN oleh Pertagas. Padahal, biasanya akuisisi dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar terhadap perusahaan yang lebih kecil. "Menjadi anomali jika Pertagas yang asetnya lebih kecil ‘mencaplok’ PGN yang memiliki aset jauh lebih besar. Apalagi kiprah PGN di perniagaan gas bumi jauh lebih  lama dibandingkan Pertagas," katanya. Situasi tersebut, tambah dia, mirip ketika KPC (Kalimantan Prima Coal) diakuisisi Bumi Resources. Selain itu, idealnya Pertamina harus menyediakan dana segar dalam jumlah besar untuk membeli saham PGN terutama saham yang sudah dimiliki oleh publik. "Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini kapitalisasi saham PGN di pasar bursa mencapai Rp115 triliun. Pemerintah memiliki 56,97 persen saham dan 43,03 persen milik publik," katanya. Jika Pertamina akan membeli saham pemerintah yang ada di PGN, imbau dia, maka Pertamina mesti menyiapkan dana minimal Rp70 triliun atau setara dengan 56,97 persen saham. Lalu ditambah dengan kewajiban untuk melaksanakan pembelian saham di investor publik "tender offer" saham PGN sesuai dengan peraturan otoritas pasar modal. "Dana Pertamina akan jauh lebih produktif jika digunakan untuk membiayai usaha pengeboran dan pembangunan kilang minyak sehingga tidak perlu membebani APBN," katanya. Terkait perseteruan Pertamina dan Pertagas, lanjut dia, terjadi masalah dalam persinggungan pipa pada 11 titik di area Jawa Barat dan Jawa Timur yang menimbulkan keberatan dari Pertagas. Kejadian itu sempat menghambat pengembangan jaringan pipa yang sedang dibangun PGN.(*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.