DPRD Bangkalan Minta Presiden Pertimbangkan Peran BPWS

Bangkalan (Antara Jatim) - DPRD Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur, minta Presiden SBY mempertimbangkan kembali peran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sebagai institusi penyelenggara percepatan pembangunan di Pulau Madura. Permintaan itu disampaikan sejumlah pimpinan DPRD Bangkalan saat berdialog dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di ruang rapat DPRD setempat, Jumat. "Kami menilai sejak 4 tahun berdiri, BPWS belum menunjukkan perannya dalam percepatan pembangunan di Madura. Untuk itu, melalui Pak Menteri ini, kami meminta Presiden agar mempertimbangkan kembali peran BPWS dalam melakukan percepatan pembangunan di Pulau Madura," kata ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Safiuddin Asmoro. Ia mengatakan, selama empat tahun institusi itu dibentuk, hingga kini belum menunjukkan kinerja yang berarti bagi masyarakat Madura. Bahkan tugas institusi itu melakukan pembebasan lahan di sekitar Jembatan Suramadu juga belum berhasil. "Saran kami sebagai wakil rakyat, serta sebagai masyarakat Madura, BPWS itu dibubarkan saja, dan serahkan proses percepatan pembangunan di Pulau Madura ini kepada empat bupati yang ada di Madura," kata Safiuddin Asmoro. Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bangkalan dalam kesempatan dialog dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto itu juga mengemukakan sejumlah fakta yang selama ini terjadi yang menunjukkan bahwa kinerja BPWS tidak maksimal. Salah satunya, institusi itu tidak mampu menyerap anggaran yang telah disediakan pemerintah pusat untuk proses percepatan pembangunan di Pulau Madura. Pada 2011, pemerintah pusat pernah mengalokasikan anggaran sebesar Rp298 miliar untuk pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu, baik sisi Surabaya maupun sisi Madura. Akan tetapi, dari jumlah dana sebesar Rp298 miliar itu, dana yang terserap hanya sebesar Rp60 miliar dan itupun hanya untuk anggaran rutin. Sedangkan sisanya sekitar Rp260 miliar dikembalikan ke pemerintah. Termasuk di dalamnya anggaran untuk pembebasan tanah. "Atas dasar fakta itulah maka, kami berharap agar Presiden sebaiknya membubarkan BPWS, dan mengembalikan kewenangan pembangunan di Madura ini pada masing-masing daerah," kata Safiudin Asmoro menambahkan. Selain pengelolaan percepatan pembangunan, yang juga sempat disampaikan sejumlah pimpinan DPRD Bangkalan dalam dialog dengan Menteri PU Djoko Kirmanto itu adalah jatah bagi hasil retribusi kendaraan bermotor bagi masing-masing pemkab di Madura. "Sampai saat ini belum ada kejelasan, kendatipun pemerintah pusat berjanji akan membagi rata hasil retribusi jembatan Suramadu itu," kata anggota DPRD lain dari komisi C Mukaffi Anwar. Menanggapi permintaan itu, Menteri PU Djoko Kirmanto berjanji akan menyampaikan aspirasi yang telah sampaikan oleh DPRD Bangkalan kepada Presiden. "Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab ini, biar saya sampaikan ke pak Presiden saja," katanya. Namun, sambung dia, Presiden sebenarnya sangat menginginkan agar masyarakat di Pulau Madura ini lebih maju dan berkembang. Niat baik Presiden ini, sambung dia, telah dibuktikan dengan menyerahkan bantuan yang di berikan langsung kepada pemerintah daerah di empat kabupaten di Pulau Madura melalui kementerian PU sebesar Rp786,9 miliyar. "Anggaran sebesar Rp786 miliar itu termasuk program reguler untuk empat kabupaten yang ada di Pulau Madura ini," katanya menjelaskan. Usulan agar pemerintah pusat membubarkan BPWS ini sebelumnya juga pernah disuarakan oleh anggota DPR RI asal Madura dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah. Said mengatakan, pembangunan di Madura, seharusnya melibatkan secara keseluruhan warga Madura, bukan oleh pihak lain yang belum mengenal karakter dan cara pandang masyarakat Madura. "Sangat wajar jika orang Madura berteriak ingin mengelola sendiri dan membangun sendiri wilayahnya, karena mereka yang mengetahui secara pasti keinginan masyarakat Madura," kata Said Abdullah. (*)