Surabaya (Antara Jatim) - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menanggapi dingin kerja sama yang diajukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa) guna membangun aliran listrik di wilayah kerjanya. "Kerja sama yang ditawarkan SKK Migas pernah dilakukan tetapi mengalami kegagalan. Akibatnya kami merugi," kata Deputi Manager Komunikasi Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Arkad Matulu, di Surabaya, Senin. Menurut dia, PLN hanya mempersilakan SKK Migas untuk membangun sendiri sejumlah jaringan listrik di berbagai daerah kerjanya seperti Kepulauan Madura yakni Kangean dan Santos Sumenep. "Dulu, kami pernah bantu SKK Migas untuk pembangunan jaringan listrik di Pulau Pegerungan (Sumenep). Lalu, SKK Migas menyediakan gas tapi akhirnya tidak ada yang bayar listriknya sehingga kami kembalikan," ujarnya. Untuk itu, jelas dia, pihaknya tidak ingin ikut campur jika memang SKK Migas melalui Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) akan  membangun aliran listrik mengalami kegagalan. Apalagi, memang tidak ada kesepakatan yang pasti. "Faktor lain, kami selalu menderita kerugian dan mendapat keluhan dari masyarakat misalnya gangguan kerusakan," katanya. Di samping itu, tambah dia, dari pihak KKKS justru terkesan diam dengan adanya gangguan tersebut. Kemudian, pihak PLN yang disalahkan oleh masyarakat. "Kalau dari SKK Migas mau membangun pembangkit listrik, ya silahkan," tegasnya. Di sisi lain, sebut dia, PLN tetap memberi peluang pada pihak SKK Migas untuk terus melakukan kerja sama lainnya. Namun, idealnya kerja sama itu dilakukan dengan perjanjian yang jelas. "Akan tetapi sampai saat ini belum ada ajakan lagi," katanya. Sebelumnya, Humas SKK Migas Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa), Priandono Hernanto, menyatakan, siap membantu daerah setempat yang menjadi lahan pengeborannya. Kini yang sedang digarap adalah program untuk menerangi daerah khususnya yang belum tersentuh aliran listrik PLN. "Kami tidak mengambil peran pemerintah atau PLN. Jika berkenan mari direalisasi bersama mengingat jumlah rumah tangga yang akan dialiri listrik mencapai lebih dari 200 rumah di daerah Kepulauan Kangean," katanya. Kalau di Sumenep, lanjut dia, saat ini ada dua KKKS yakni Kangean dan Santos. Bahkan, program tersebut sudah terlaksana. Sementara yang menindaklanjuti adalah pihak KKKS dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. "Memang pada awalnya kami akan bergerak sendiri dan anggaran sudah ada. Tapi nanti kami juga kerja sama dengan PLN," katanya. (*)


Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.