Malang (Antara Jatim) - Malang Corruption Watch menilai jika kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam beberapa pekan terakhir ini menurun, karena tenaga dan pikirannya terkuras untuk pemilihan kepala daerah. "Para wakil rakyat ini sibuk menyurusi kampanye calon yang diusung partai politik (parpol) masing-masing ketimbang kegiatan legislasi yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat," tegas Koordinator Pendidikan Politik Malang Corruption Watch (MCW) Hayyik Ali di Malang, Rabu. Ia mengatakan, selama kurun waktu dua pekan terakhir ini 1-14 Mei, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak ada kegiatan, bahkan selalu sepi, padahal masih banyak rancangan peraturan daerah (ranperda) yang harus segera diselesaikan pembahasannya. Menurut dia, sampai saat ini delapan ranperda inisiatif dewan tak satu pun yang tuntas, padahal ranperda tersebut masuk pada tahun anggaran 2012 dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp200 juta untuk setiap ranperda. Nasib ranperda inisiatif pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya menjadi terbengkalai. "Anggota dewan ini sepertinya lebih patuh kepada parpol dan tim sukses pemilihan kepala daerah (pilkada) daripada tugas utamanya sebagai wakil rakyat," tandasnya. Oleh karena itu, katanya, MCW mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang juga mengawasi proses kampanye para calon, khususnya keterlibatan anggota dewan yang menggunakan struktur birokrasi dan aset pemerintah untuk mengikuti kampanye. Dan, tegas Hayyik, pihaknya juga akan terus mendorong agar dewan segera menyelesaikan ranperda inisitif yang memang sudah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menanggapi penilaian MCW terhadap kinerja dewan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiyarti menganggap jika penilaian itu tidak proporsional, sebab sampai saat ini dewan masih terus melakukan pembahasan mengenai ranperda inisiatif itu. Politisi dari Partai Demokrat itu juga membantah jika anggota dewan lebih sibuk mengurusi partai dibandingkan kepentingan rakyat. "Saya yakin kami (dewan) memiliki integritas yang tinggi sebagai wakil rakyat. Sibuk kan ada porsinya, pembagian pekerjaan dan tanggung jawab pada kegiatan partai juga sudah diatur, sehingga tidak sampai mengesampingkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan rakyat," tegasnya.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.