1.000 UMKM di Kota Malang Terancam Kolaps
Rabu, 15 Mei 2013 7:12 WIB
Malang (Antara Jatim) - Sedikitnya 1.000 usaha mikro kecil menengah di Kota Malang, Jawa Timur, terancam kolaps, karena terbentur permodalan dan pemasaran.
Ketua Paguyuban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Amangtiwi Kota Malang, Dwi Septariena di Malang, Rabu, mengakui masalah permodalan dan pemasaran menjadi menyebab utama bangkrutnya UMKM di kota itu, disamping kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.
"Perhatian dan bantuan dari pemerintah memang ada, namun masih salah sasaran. Sebab, yang diberikan bantuan permodalan melalui kredit perbankan hanya diberikan pada usaha yang sudah beromset besar saja," tegas Septariena.
Sementara, lanjutnya, UMKM yang sebagian besar bergerak di bidang industri makanan yang omsetnya kurang dari Rp30 juta terabaikan, karena tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan.
Dengan modal dan omset yang kurang dari Rp30 juta itu, lanjutnya, membuat UMKM industri makanan sulit mengembangkan usaha dan modal awal semakin lama semakin berkurang dan akhirnya gulung tikar.
Selain masalah permodalan, katanya, masalah lain yang membelit UMKM adalah pemasaran. Sebenarnya Pemkot Malang sudah memberikan peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya melalui pameran, namun UMKM banyak yang tidak memanfaatkannya, karena biayanya besar.
"Jangankan untuk biaya pameran yang cukup besar, untuk bisa bertahan saja masih sulit. Untuk mengikuti pameran atau bazar, UMKM harus membayar dengan nominal yang tidak kecil," katanya, menegaskan.
Menanggapi keluhan paguyuban UMKM tersebut, Kepala Dinas Koperasi Kota Malang Wahyu Setianto mengakui jika bantuan pemerintah yang diberikan pada UMKM memang belum maksimal, karena masih berbentuk pelatihan-pelatihan, belum sampai pada permodalan.
Pelatihan bagi pelaku UMKM itupun, lanjutnya, juga tidak bisa maksimal, karena anggarannya hanya Rp75 juta untuk dua kali pelatihan yang masing-masing diikuti oleh 350 pelaku UMKM.
"Untuk bantuan permodalan memang kita serahkan sepenuhnya pada Pemprov Jatim dan pihak perbankan. Kita juga akan lakukan evaluasi terhadap bantuan-bantuan yang telah dikucurkan dan pastinya belum mampu menjangkau seluruh UMKM yang jumlahnya hampir 63 ribu ini," ucapnya, menandaskan.(*)