Benjamin Netanyahu semakin terasing

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menerima kenyataan sangat pahit bahwa dia kini menjadi pemimpin yang terisolasi dari bagian terbesar dunia.

Pidatonya di depan Majelis Umum PBB pada 24 September mendapat penolakan dari banyak pihak, yang dipuncaki oleh aksi walk out oleh sejumlah besar delegasi, termasuk Indonesia.

Lebih mengenaskan lagi adalah dia kini menghadapi fakta bahkan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, sudah enggan bersepakat dengannya.

Biasanya dalam acara tahunan PBB di New York, acara Netanyahu di AS selalu satu rangkaian dengan pertemuan politik dan bilateral dengan para pemimpin dunia, khususnya AS.

Tetapi tahun ini dia menghadapi kenyataan yang memalukan, bukan saja bagi dirinya, tapi juga bagi Israel, yakni tidak bisa bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

"Netanyahu memang bisa bertemu dengan pemimpin Argentina dan Yunani, tapi dia tak bisa bertemu dengan seorang pun politisi atau pejabat pemerintah AS. Artinya, bukan hanya Eropa yang menjauhi dia, tapi juga Amerika," kata mantan direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Alon Liel, seperti disiarkan harian Turki, Daily Sabah.

Timpalan Liel yang mantan duta besar Israel untuk AS, Michael Oren, menyatakan dari sepengetahunnya tak pernah ada perdana menteri Israel yang mengadakan lawatan ke AS tanpa dibarengi pertemuan dengan Presiden AS.

Netanyahu bahkan hanya delapan jam berada di New York. Dia memang disebut-sebut memiliki agenda bertemu dengan para pemimpin Argentina, Bolivia, Paraguay, Ethiopia, Kolombia, Yunani, Slovenia dan Papua New Guinea.

Tetapi dia tak punya agenda bertemu dengan Trump, PM Inggris Andy Burnham, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang sebelumnya selalu masuk dalam agendanya di PBB.

Ironisnya, sejak Februari lalu, dia dan Trump bahu-membahu memerangi Iran.

Trump memang sudah delapan kali bertemu dengan Netanyahu selama periode keduanya sebagai presiden Amerika Serikat. Tapi sejak Juli sudah tak bertemu lagi.

Banyak yang beranggapan Netanyahu dan Trump sudah tidak sejalan. Netanyahu berseberangan dengan AS menyangkut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, sedangkan Trump sudah tak lagi terganggu oleh sikap sekutu-sekutunya terhadap Israel.

Salah satunya langkah Inggris, 8 September, yang mengeluarkan larangan berdagang dengan pemukim liar Israel di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband bahkan menyebut para pemukim Yahudi di Tepi Barat itu sebagai teroris yang melakukan pembersihan etnis.

Langkah Inggris itu adalah manifestasi dari sikap negara itu, yang mengakui Negara Palestina pada September 2025.

Didamprat Trump

Manuver Inggris mengakui Negara Palestina didukung oleh 11 negara Barat, yakni Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia.

Israel mengecam langkah Inggris itu sampai bersumpah akan menutup konsulat jenderal Inggris di Yerusalem Timur.

Yang menarik, Trump bungkam terhadap manuver Inggris itu. Hal itu mengisyaratkan bahwa pemerintah AS tak lagi terlalu melindungi Netanyahu dan Israel dari tekanan internasional.

Bahkan, menurut laman berita Axios, PM Inggris Andy Burnham sudah menjelaskan sikap Inggris dalam kaitan Tepi Barat itu kepada Trump.

Di luar ekspektasi Israel, Trump tak meminta Inggris menarik sikapnya terhadap pemukim Yahudi di Tepi Barat tersebut.

Sebaliknya, pemerintah AS menyampaikan keprihatinan yang sama dengan Inggris menyangkut kebijakan Netanyahu di Tepi Barat.

Trump malah disebut-sebut fokus mengimplementasikan prakarsa damai di Gaza, yang justru ditentang habis-habisan oleh mitra koalisi Netanyahu dari ekstrem kanan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Bukan kali ini saja Netanyahu berseberangan dengan Trump.

Juni lalu, dalam pembicaraan via telepon, Trump mendamprat Netanyahu karena memperluas perang ke Lebanon, sehingga menyulitkan posisi AS dalam kaitan dengan perang melawan Iran.

Waktu itu Trump sampai bilang pada Netanyahu bahwa, "semua orang kini membenci Anda. Semua orang benci Israel gara-gara soal ini."

Trump juga menyatakan jika bukan karena dukungan dirinya, Netanyahu sudah masuk penjara.

Netanyahu memang tengah dalam tekanan hebat di dalam negeri, terutama masalah hukum dan korupsi, serta caranya menangani Peristiwa 7 Oktober 2023.

Di luar negeri, dia juga menghadapi tekanan dari dunia, terutama akibat pembalasan brutalnya terhadap serangan Palestina pada 7 Oktober 2023, yang membuat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan dirinya atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Status itu pula yang membuat Netanyahu tidak bebas bepergian ke luar negeri, termasuk AS.

Sudah tersudut

Demi berpidato di depan Majelis Umum PBB pada 24 September, Netanyahu mesti memakai jalur berliku dari Israel ke New York. Salah satunya, dia menghindari wilayah udara Irlandia, yang sudah berikrar akan menangkapnya karena perintah ICC itu.

Dia bahkan tak mendarat di Bandara Internasional John F Kennedy, New York, melainkan di Bandara Internasional Stewart, yang berjarak ratusan kilometer dari New York.

Tak ada satu pun pejabat AS yang menyambutnya. Dia masuk ke AS nyaris diam-diam ketika saat bersamaan Presiden Iran Masoud Pezeshkian datang tanpa rintangan ke New York.

Banyak kalangan di Israel menyebut kejadian ini sebagai hal memalukan bagi Netanyahu dan Israel. Itu juga tamparan yang amat menyakitkan bagi Netanyahu, padahal dia berharap tampilnya di PBB bakal menaikkan popularitasnya di dalam negeri.

Dia perlu menaikkan popularitas karena bakal menghadapi pemilu legislatif pada 27 Oktober.

Pemilu itu akan memilih 120 anggota baru Knesset (parlemen Israel), yang dapat menentukan nasib pemerintahan Netanyahu, apakah tetap berkuasa atau tumbang oleh koalisi baru yang mengecualikan dirinya.

Pemilu 27 Oktober itu diyakini akan fokus kepada cara Netanyahu menangani Peristiwa 7 Oktober 2023, yang disebut kubu oposisi gagal dicegah oleh Netanyahu untuk terjadi.

Belakangan muncul tudingan Netanyahu sebenarnya sudah diingatkan oleh beberapa kalangan, termasuk intelijen, mengenai bakal adanya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pada 8 September 2026 muncul buku berjudul Hostages: 843 Days of Abandonment, yang dibuat dua wartawan investigatif harian Haaretz, yakni Shlomi Eldar dan Ruth Yuval.

Menurut buku itu, meminjam laporan The Guardian belum lama ini, Netanyahu sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed mengenai kemungkinan adanya serangan, beberapa hari sebelum Peristiwa 7 Oktober 2023.

Sumber-sumber dalam negeri Israel menyatakan Netanyahu tidak memberitahukan peringatan bakal adanya setangan Hamas itu kepada aparat keamanan Israel.

Netanyahu tentu saja membantah keras tudingan itu. Dia bahkan bersumpah akan memperkarakan Haaretz dan Shlomi Eldar.

Semua perkembangan itu memperlihatkan betapa sudah tersudutnya Netanyahu dan betapa terasingnya dia saat ini, yang bisa membuatnya berada di ujung tanduk.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.