Gerindra Bantah Ada Politik Transaksional di DPRD Surabaya

Surabaya (Antara Jatim) - DPC Partai Gerindra Kota Surabaya membantah ada politik transaksional antarfraksi di DPRD terkait boikot kunjungan kerja sebagai protes terhadap Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang telah dipecat dari Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya Bagio Fandi Sutadi, Minggu membenarkan jika langkah Ketua Fraksi Gabungan Apkindo yang juga kader Partai Gerindra dan dua kader lainnya yang mendukung Fraksi Partai Demokrat (FPD) telah dikomunikasikan dengan internal partai. "Legal formalnya kan harus ada. Jadi memang benar jika langkah Pak Edy Rusianto telah didukung oleh partai," ujarnya. Kendati demikian, Sutadi membantah dalam instruksi yang ia berikan, partainya meminta kompensasi dari Fraksi Partai Demokrat terhadap dukungan yang telah diberikan. Menurutnya, dukungan yang diberikan partainya hanya dilakukan demi kebaikan rakyat Surabaya semata bukan untuk kepentingan sesaat atau politik transaksional. "Kalau komitmen secara khusus seperti itu tidak ada. Partai tidak pernah bahas soal itu," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Asisten I Sekretaris Kota (Sekkota) Kota Surabaya itu. Sikap serupa ditunjukan oleh Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya Masduki Toha. Ia mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan politisi dari Partai Gerindra, Edy Rusianto bahwa hingga saat ini kompensasi yang diberikan FPD kepada fraksi pendukung belum menemui titik terang, adalah statemen yang tidak benar. "Saya pastikan tidak ada kompensasi apapun dibalik sikap kami (FPKB)," katanya. Masduki menegaskan, sebagai pihak yang dari awal mengikuti pertemuan, beberapa agenda rapat yang diikuti sejumlah fraksi dengan Partai Demokrat hanya upaya untuk menyamakan persepsi. Salah satunya upaya normalisasi kinerja atau kegiatan yang ada DPRD Surabaya. "Bagaimana ada kompensasi, arah pembicaraan ke sana saja tidak ada," katanya. Menurutnya, dengan sisa masa kerja yang dimiliki anggota legislatif tidak lebih dari 1,5 tahun, sangat tidak rasional jika kemudian ada orang yang menghembuskan pertemuan yang dilakukan beberapa anggota fraksi untuk membahas rencana kocok ulang di beberapa posisi strategis di DPRD Surabaya. "Kalau posisi Pak machmud (Ketua Komisi B) pasti diganti, begitu juga dengan ketua Badan kehormatan Agus Santoso. Pak Machmud diganti karena diproyeksikan menduduki jabatan Ketua DPRD," ujarnya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Fatkhur Rohman mengatakan bahwa permasalahan ini berawal dari rumah tangga partai lain. "Namun jika berdampak pada institusi DPRD, maka FPKS akan bersikap sesuai aturan yang berlaku," kata Fatkhur dalam pesan pendeknya. Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Adies Kadir membantah bahwa ada politik transaksional antarfraksi di DPRD terkait boikot kunjungan kerja yang dilakukan sejumlah fraksi. Menurutnya, Fraksi Partai Golkar tidak ada transaksi atau permintaan kompensasi apapun kepada Fraksi Partai Demokrat terkait dukungannya untuk boikot kunker dan kegiatan lainnya. "Golkar tidak dapat apa-apa, jika ikut boikot. Golkar hanya mengedepankan kepentingan masyarakat Surabaya," kata Adies yang juga pembina Fraksi Partai Golkar. Sebelumnya, Ketua Fraksi Gabungan Apkindo DPRD Surabaya Edy Rusianto mengatakan pada pertemuan pertama antarfraksi pendukung boikot kunker belum ada titik temu. "Kompensasi yang ditawarkan Fraksi Demokrat kepada fraksi lain juga belum jelas," katanya. Menurut dia, pertemuan dengan sejumlah fraksi pendukung boikot kunker yang diikuti perwakilan Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Apkindo beberapa hari lalu belum ada titik terang. Baik dari DPC Partai Demokrat Surabaya maupun calon ketua DPRD Surabaya M. Machmud hingga kini juga belum jelas, kompensasi apa yang akan ditawarkan kepada fraksi lain. Edi mengatakan kompensasi itu bentuknya macam-macam seperti halnya kocok ulang unsur pimpinan di DPRD mulai dari Ketua DPRD, Ketua Komisi B, Ketua Badan Kehormatan (BK). "Semua itu belum ada yang jelas. Selama ini masih menunggu," katanya. Begitu juga, lanjut dia, pihaknya sudah menyampaikan kapan target waktunya semua itu bisa terealisasi juga belum jelas. "Jika itu berhasil, terus kita disuruh apa. Apa kita disuruh tabrakan dengan ketua (Wishnu). Setelah itu ya sudah," katanya. (*)