Golkar Bantah Ada Politik Transaksional di DPRD Surabaya

Surabaya (Antara Jatim) - DPD Partai Golkar Kota Surabaya membantah bahwa ada politik transaksional antarfraksi di DPRD terkait boikot kunjungan kerja selama itu ditandatangani Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang telah dipecat dari Partai Demokrat. Ketua DPC Partai Golkar Kota Surabaya Adies Kadir, Jumat, mengatakan di Fraksi Partai Golkar tidak ada transaksi atau permintaan kompensasi apa yang diberikan Fraksi Partai Demokrat terkait dengan dukungannya untuk memboikot kunker dan kegiatan lainnya. "Golkar tidak melihat akan mendapat apa, jika ikut boikot. Golkar hanya mengedepankan kepentingan masyarakat Surabaya," kata Pembina Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini. Adies berharap polemik yang terjadi di DPRD Surabaya tidak berimbas kepada masyarakat. "Karena kurang legowo (ikhlas)nya Ketua DPRD Wishnu Wardana untuk mundur, mengakibatkan lumpuhnya kegiatan di DPRD," kata caleg DPRD Surabaya dari Dapil 5 ini. Menurut dia, alasan Fraksi Golkar untuk ikut memboikot kunker dan kegiatan lainnya adalah setelah Wishnu dipecat dari Partai Demokrat dan pindah ke Partai Hanura, maka Wishnu tidak mewakili fraksi manapun. "Ibaratnya, dia (Wishnu) saat ini tinggal menunggu SK pemecatan dari Gubernur Jatim saja," katanya. Untuk itu, pihaknya berharap Fraksi Partai Demokrat terus mengawal proses PAW maupun pergantian pimpinan DPRD Surabaya hingga ke Gubernur. Dengan demikian, Adies berharap agar kondisi di DPRD Surabaya bisa normal kembali. "Ini harus segera diselesaikan, mungkin masyarakat sudah muak dengan DPRD. Kami meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi ini," katanya. Sebelumnya, Ketua Parlemen Watch Jawa Timur Umar Salahudin menyatakan adanya kompensasi yang disuarakan sejumlah anggota fraksi di DPRD Surabaya untuk mendukung boikot kegiatan kunjungan kerja merupakan politik transaksional yang tentunya merugikan masyarakat. "Soal kompensasi lebih pada politik transaksional. Ini karena kompensasi berkaitan dengan saya dapat apa, kamu dapat apa," kata Umar. Menurut dia, politik transaksional tersebut sangat disayangkan karena orientasinya hanya untuk menjatuhkan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana, bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. "Kalau seperti ini akan menimbulkan antisipasi terhadap DPRD Surabaya," katanya. Umar mengatakan pihaknya tidak memungkiri bahwa tahun ini merupakan tahun politik yang tentunya dibutuhkan biaya politik yang cukup banyak bagi anggota DPRD Surabaya yang mencalonkan kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg). "Tahun depan memasuki masa masa kampanye. Bahkan kunker juga mulai dikurangi," katanya. (*)