Kediri (Antara Jatim) - Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan terjadi tumpang tindih dalam mengatasi kemiskinan di daerahnya. "Kami inginkan agar masyarakat dibantu secara tepat sasaran. Selama ini sendiri-sendiri, koordinasi dengan satuan kerja kurang," katanya ketika dikonfirmasi tentang program pengentasan kemiskinan di Kediri, Senin. Ia mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan harusnya dilakukan oleh seluruh pihak dengan koordinasi yang jelas. Dengan kurang koordinasi, dikhawatirkan justru terjadi ketidaktepatan sasaran program. Pihaknya mengaku selama ini sering koordinasi dengan instansi-instansi yang ada di Kediri untuk keperluan penanggulangan kemiskinan. Namun, mereka terkesan masih bekerja sendiri-sendiri dalam menjalakan programnya. Ia prihatin dengan masih banyaknya warga miskin di Kediri. Beberapa yang masih terjadi masalah dalam pelaksanaan program di antaranya tentang program pemberian program beras untuk warga miskin, raskin. Terdapat masyarakat yang seharusnya layak menerima justru tidak, dan sebaliknya yang tidak berhak menerima justru menerima. Untuk saat ini, pihaknya berupaya untuk melakukan koordinasi dengan BPS untuk verifikasi data warga miskin. Hal itu dilakukan mengantisipasi program yang salah sasaran. Selain itu juga akan dilakukan dengan perangkat di tingkat kelurahan dan kecamatan. "Kami verifikasi ke kelurahan. Kami juga akan koordinasi dan proaktif ke BPS untuk memastikan data kemiskinan," katanya. Jumlah warga miskin di Kota Kediri cukup tinggi. Pada 2008 datanya mencapai 11.049 kepala keluarga (KK) dan naik pada 2011 mencapai 14.859 KK. Jumlah itu adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kediri. Untuk data terbaru, Abdullah mengatakan belum ada karena data itu dikeluarkan oleh BPS. Data untuk penanggulangan kemiskinan menggunakan acuan dari BPS, sehingga jika diubah akan menyalahi aturan. (*)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.