Kurban di simpang peradaban

Surabaya (ANTARA) - Langit di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjelang Idul Adha tahun ini selalu membawa ritme yang berbeda. Di gang-gang kampung, halaman masjid mulai dibersihkan. Tenda dipasang. Pisau diasah. Anak-anak berlarian di sekitar kandang darurat sambil menunggu sapi-sapi datang dari berbagai daerah.

Ada semangat gotong royong yang terus hidup dari tahun ke tahun. Namun, di balik suasana religius itu, kota besar seperti Surabaya menghadapi pertanyaan yang semakin rumit tentang bagaimana kurban dijalankan di tengah ancaman penyakit hewan, kepadatan permukiman, persoalan limbah, hingga tuntutan keamanan pangan.

Idul Adha tidak lagi hanya bicara tentang ibadah personal dan distribusi daging. Ia telah menjadi urusan kesehatan publik, tata kota, lingkungan, bahkan profesionalisme layanan.

Surabaya tampaknya membaca perubahan itu dengan lebih serius tahun ini. Pemerintah kota memperketat pengawasan hewan kurban melalui surat edaran yang mewajibkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), kelengkapan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, hingga pengawasan lokasi pemotongan.

Di sisi lain, Rumah Potong Hewan Surabaya memperkuat sistem biosekuriti, pemeriksaan dokter hewan, serta pemotongan yang lebih higienis dan terkontrol.

Langkah itu terlihat administratif di permukaan. Padahal sesungguhnya mencerminkan perubahan cara kota memandang kurban. Dari sekadar tradisi tahunan menjadi urusan mitigasi risiko perkotaan.

Ancaman senyap

Pengalaman Indonesia menghadapi wabah PMK beberapa tahun terakhir meninggalkan pelajaran penting. Ribuan ternak sempat terinfeksi, distribusi hewan terganggu, harga melonjak, dan kepercayaan masyarakat sempat menurun. Penyakit pada hewan ternyata dapat mengguncang ekonomi rakyat, sekaligus ketahanan pangan.

Karena itu, peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha selalu menjadi masa rawan. Surabaya berada dalam posisi yang sensitif karena menjadi kota tujuan distribusi sapi dari berbagai wilayah Jawa Timur dan luar provinsi. Dalam situasi seperti ini, satu ekor hewan sakit yang lolos pengawasan bisa menimbulkan dampak besar.

Di sinilah relevansi pendekatan biosekuriti menjadi penting. Pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan dokter hewan, bukan sekadar formalitas teknis. Pemeriksaan itu merupakan benteng pertama untuk memastikan daging yang sampai ke masyarakat benar-benar aman.

Kesadaran publik tentang keamanan pangan memang terus meningkat. Masyarakat, kini mulai mempertanyakan asal ternak, kondisi kesehatan hewan, hingga kebersihan proses pemotongan.

Perubahan perilaku ini mendorong rumah potong hewan tidak lagi dipandang sebagai fasilitas pinggiran kota yang identik dengan bau dan limbah, melainkan bagian penting dari sistem kesehatan masyarakat.

Masalahnya, tidak semua pemotongan kurban di kota berlangsung dalam standar yang sama.
Masih banyak pemotongan dilakukan di area permukiman sempit dengan sanitasi terbatas. Darah mengalir ke selokan, limbah menumpuk, jeroan dicuci di saluran terbuka, sementara warga berlalu-lalang tanpa perlindungan memadai.

Situasi seperti ini sering dianggap lumrah karena dibungkus semangat kebersamaan. Padahal risiko kontaminasi bakteri maupun penyebaran penyakit tetap nyata.

Dalam konteks itu, anjuran pemerintah agar pemotongan dilakukan di PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda sebenarnya bukan semata kebijakan birokratis. Ada upaya menggeser budaya kurban menuju sistem yang lebih aman, modern, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kota.

Tradisi modern

Perubahan terbesar dalam pelaksanaan kurban sesungguhnya bukan terletak pada jumlah sapi atau tarif pemotongan. Perubahan paling penting adalah bergesernya cara masyarakat memaknai proses kurban itu sendiri.

Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat menganggap pemotongan hewan di halaman masjid sebagai simbol kedekatan sosial. Ada kebanggaan ketika warga bersama-sama menyembelih, mencacah, lalu membagikan daging. Tradisi itu memperkuat kohesi sosial kampung kota.

Namun, kota besar terus berubah. Ruang terbuka semakin sempit, standar kesehatan makin ketat, dan tuntutan efisiensi meningkat. Dalam kondisi seperti itu, profesionalisasi pemotongan menjadi sulit dihindari.

RPH Surabaya tahun ini, bahkan hanya fokus pada jasa pemotongan sapi dengan sistem layanan lengkap, mulai penyembelihan, pencacahan, pengemasan, hingga distribusi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kurban perlahan bergerak menuju model layanan terintegrasi.

Di satu sisi, langkah tersebut menghadirkan efisiensi dan keamanan yang lebih baik. Daging diproses lebih higienis, limbah lebih terkendali, dan pengawasan kesehatan lebih ketat. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan tentang masa depan tradisi kolektif kurban di kampung-kampung kota.

Jangan sampai modernisasi justru memutus dimensi sosial Idul Adha. Karena itu, tantangan Surabaya bukan memilih antara tradisi atau profesionalisme, melainkan mempertemukan keduanya. Pemotongan boleh dilakukan secara modern di rumah potong hewan, tetapi semangat gotong royong dan distribusi sosial tetap harus dijaga di tingkat komunitas.

Pendekatan seperti ini sebenarnya mulai terlihat. Sebagian panitia kurban membawa besek sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai. Ada pula pengaturan saksi penyembelihan agar aspek syariat tetap terjaga, meski proses dilakukan secara profesional. Hal-hal kecil semacam itu menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti menghilangkan nilai tradisional.

Di tengah isu perubahan iklim dan krisis lingkungan, pelaksanaan kurban juga perlu mulai memikirkan aspek keberlanjutan. Penggunaan kemasan ramah lingkungan, pengelolaan limbah organik, hingga efisiensi distribusi daging akan menjadi isu penting beberapa tahun ke depan.

Kota besar tidak bisa lagi memandang limbah kurban sebagai persoalan sehari selesai. Darah, sisa organ, dan limbah pencucian dapat mencemari saluran air jika tidak ditangani serius. Karena itu, pemisahan area pencucian jeroan, sterilisasi alat, dan pengelolaan limbah yang diterapkan RPH Surabaya patut dilihat sebagai investasi kesehatan lingkungan kota.

Pelajaran peradaban

Idul Adha selalu mengajarkan tentang pengorbanan. Namun, dalam konteks kota modern, pengorbanan itu tidak cukup dimaknai secara spiritual semata. Ada tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa ibadah publik dijalankan tanpa membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Surabaya sedang bergerak ke arah itu. Pengawasan hewan diperketat, standar kesehatan diperjelas, dan layanan pemotongan mulai ditata lebih profesional. Langkah tersebut memang belum sempurna. Masih ada tantangan pengawasan di lapangan, biaya layanan yang dinilai memberatkan sebagian panitia, hingga kebiasaan masyarakat yang sulit berubah dalam waktu singkat.

Tetapi kota yang sehat memang dibangun melalui proses panjang perubahan budaya. Kurban di era perkotaan bukan lagi sekadar soal menyembelih hewan. Ia menjadi cermin tentang bagaimana sebuah kota menghargai kesehatan publik, menjaga lingkungan, mengelola tradisi, sekaligus merawat solidaritas sosial.

Di titik itulah darah kurban bukan hanya mengalir di lantai pemotongan, melainkan juga mengalir sebagai pelajaran tentang peradaban kota yang terus belajar menjadi lebih tertib, sehat, dan manusiawi.