Oleh Edy M Ya'kub Surabaya (Antara Jatim) - Harga bawang merah dan bawang putih meroket, Presiden pun marah. "Rakyat memerlukan kepastian dan solusi dari lembaga terkait. Saya mendengar dari talkshow dan seminar. Kerja nyata dan solusinya apa," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, 14 Maret 2013. Presiden mengaku pihaknya hingga saat ini belum melihat langkah dan kebijakan dari kementerian terkait untuk mengatasi gejolak harga bawang putih dan bawang merah serta harga daging sapi. "Saya belum melihat langkah yang serius dan nyata, saya akan ikuti terus. Kalau merasa tidak klop, bawa ke tempat saya. Saya putuskan. Tapi saya yakin bisa diatasi dengan koordinasi dan komunikasi," ujar Presiden. Mencermati hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menilai kebijakan Menteri Perindustrian/Perdagangan dan Menteri Pertanian terkait persoalan bawang merah dan bawang putih itu keliru, sehingga harga kedua komoditas itu "melambung". "Penyebab kenaikan harga bawang itu antara lain bawang merah baru memasuki musim tanam dan banyak pengusaha yang menimbun hingga terjadi kelangkaan, lalu pengusaha mempermainkan harga untuk meraih keuntungan dari selisih harga-nya," katanya kepada Antara di Surabaya. Politisi senior dari PAN itu menyatakan penimbunan itu disikapi Menteri Pertanian dan Perindustrian/Perdagangan dengan melakukan impor, tapi impor itu dibatasi, sehingga terjadi persaingan antar-importir yang menyebabkan harga menjadi tidak stabil. "Untuk bawang merah mestinya tidak perlu ada pembatasan impor, karena kita memang tidak memiliki tanaman bawang, sehingga buka saja kran impor agar terjadi kompetisi yang sehat antar-importir," katanya di sela-sela kunjungan belasan anggota Komisi VI DPR RI ke kampus ITS Surabaya untuk meminta masukan RUU Perindustrian. Tentang solusi untuk mengatasi kenaikan harga bawang merah yang cukup tinggi itu, ia menyarankan Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian/Perdagangan melakukan koordinasi yang efektif, lalu melakukan tiga langkah bersama-sama yakni panggil importir bawang merah, cabut izin untuk importir bawang yang nakal, dan lakukan operasi pasar untuk meratakan distribusi bawah. Khusus bawang putih, katanya, kenaikan harganya merupakan imbas dari adanya kenaikan harga bawang merah. "Karena bawang merah naik, maka importir bawang putih akhirnya melakukan kartel atau persekongkolan untuk menaikkan harga bawang putih," katanya. Oleh karena itu, ia menyarankan Mentan dan Menperin juga melakukan langkah yang sama yakni memanggil importir bawang putih, cabut izin, dan lakukan pasar murah atau operasi pasar untuk meratakan distribusi bawah dengan harga murah. "Hal yang sama juga dapat dilakukan pada komoditas pangan lainnya," katanya. Dugaan praktik kartel itu dinilai "Aliansi Stabilkan Harga" tidak hanya terjadi dalam impor komoditas bawang putih, namun juga terjadi di bisnis impor daging sapi. Itu menyalahi Pasal 11 UU Nomor 5/1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Itu terlihat dari Rekomendasi Impor Produk Holtikultura bahwa 50 persen kuota impor bawang putih dikuasai kartel alias asosiasi terdiri 21 perusahaan," kata Koordinator Aliansi Stabilkan Harga, Abdul Hidayatullah, di Jakarta, 15 Maret 2013. Negara agraris Praktik kartel, kata Abdul Hidayatullah, bisa dilihat secara sederhana saja, yaitu tanpa sebab-musabab jelas, tiba-tiba saja harga satu komoditas meroket tidak terkendali, seperti harga bawang merah di Pasar Ampera, Jakarta Timur yang mencapai Rp100.000/kilogram pada Jumat (15/3) pagi. "Sebagai negara agraris, Indonesia sebenarnya bisa terbebas dari ketergantungan impor dan praktik-praktik mafia perdangan. Caranya, Indonesia harus segera melaksanakan reforma agraria," ujarnya. Namun, strategi dan konsep tentang kedaulatan pangan tidak pernah dilakukan secara kontinu dan dikawal oleh pemerintah. Hampir setiap ada kenaikan harga pangan, maka pemerintah selalu mengatasi itu dengan cara instan membuka kran impor, bukannya mendorong produktivitas pangan. Hal itu pun dijawab Menteri Pertanian Suswono dengan pernyataan bahwa Kementerian Pertanian tidak bisa memaksakan petani untuk menanam bawang putih atau bawang merah. "Petani tentu melihat untung rugi dalam menanam komoditas tersebut. Sekarang pilihannya mana, petani harus dilindungi atau impor semua," katanya. Respons Menteri Pertanian itu ditanggapi Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur dengan usulan kepada Menteri Pertanian agar memberikan subsidi kepada petani bawang agar harga bawang tidak mudah naik-turun akibat permainan importir. "Impor bawang itu bukan solusi, karena impor memang bukan akar masalah dari meroketnya harga bawang pada beberapa waktu lalu," kata anggota Fraksi PDIP Jatim Saleh Ismail Mukadar di Surabaya, 21 Maret 2013. Apalagi, importir mempraktikkan modus baru penimbunan, yakni tidak melengkapi dokumen perizinan sehingga komoditas tidak bisa didistribusikan, sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan pasokan, lalu diikuti kenaikan harga sampai 250 persen. "Pada saat harga melangit itulah importir melengkapi dokumen impornya, sehingga mereka mengeruk keuntungan sangat besar dengan cara meneror pasar," katanya. Menurut dia, cara paling tepat dalam jangka panjang adalah pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi bawang dengan cara membina para petani bawang secara intensif, karena upaya itu akan menjamin ketersediaan bawang dan produk pangan lainnya. "Kalau kebijakan impor untuk menurunkan harga itu tidak akan menguntungkan petani dan juga tidak akan menyelesaikan akar masalah dalam jangka panjang. Impor bawang sampai sekitar 95 persen itu bukti bahwa pemerintah tidak peduli terhadap petani bawang," ujarnya. Oleh karena itu, sikap Menteri Pertanian yang menyalahkan petani bawang di Indonesia yang beralih ke komoditas lain juga tidak tepat, karena petani hortikultura terpaksa mengurangi lahan dan beralih ke tanaman pangan agar tidak mengalami kerugian. "Pemerintah seharusnya menyubsidi petani bawang untuk mencegah mereka beralih ke komoditas lain, bukan malah membiarkan mereka dipermainkan para importir dan pedagang. Pilihannya adalah melindungi petani atau menghidupi importir," katanya. Tanpa subsidi kepada petani untuk mendorong mereka bercocok tanam, maka "lingkaran setan" dalam impor sapi dan impor bawang akan terus ada, sapi, bawang, brambang, lalu apa lagi?!.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.