Legislator minta pemerintah tetapkan batas atas-bawah tiket pesawat

Kalau kenaikan biaya hanya segitu, tidak logis jika harga tiket naik jauh lebih tinggi, bahkan hingga dua kali lipat.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono, meminta pemerintah segera menetapkan batas atas dan batas bawah tarif tiket pesawat guna menjaga stabilitas harga dan melindungi sektor pariwisata.

“Kementerian Perhubungan perlu segera menetapkan batas atas dan bawah harga tiket pesawat agar tidak terjadi lonjakan yang tidak wajar,” kata Bambang Haryo di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi serta menjaga tarif tiket pesawat agar tidak melonjak patut diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup tanpa adanya kejelasan batas tarif.

Ia menjelaskan, kenaikan harga avtur yang mencapai sekitar 70 persen serta penyesuaian fuel surcharge sebesar 38 persen memang berdampak pada biaya operasional maskapai.

Namun, menurut perhitungannya, kenaikan biaya tersebut hanya berkontribusi sekitar 13 persen terhadap total biaya.

Di sisi lain, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat yang setara dengan tambahan pendapatan sekitar 11 persen.

Sebagai ilustrasi, Bambang menyebutkan tarif penerbangan rute Surabaya–Jakarta yang berada di kisaran Rp1,2 juta. Dengan asumsi kenaikan 10 persen, harga tiket seharusnya hanya bertambah sekitar Rp120 ribu menjadi Rp1,32 juta.

“Kalau kenaikan biaya hanya segitu, tidak logis jika harga tiket naik jauh lebih tinggi, bahkan hingga dua kali lipat,” ujarnya.

Ia menilai, belum adanya kejelasan mengenai batas tarif membuat harga tiket di pasar menjadi tidak terkendali. Kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menghambat pertumbuhan sektor pariwisata dan industri perhotelan.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa pengendalian tarif transportasi udara sangat penting karena memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Ia juga menilai bahwa keseragaman spesifikasi armada pesawat di Indonesia memudahkan pemerintah dalam menyusun formula tarif yang adil dan transparan.

Ia juga mengusulkan agar penyusunan kebijakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen.