Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur memberikan edukasi kepada warga terkait penanggulangan setelah terjadi bencana, sehingga mampu melakukan penghitungan kebutuhan dan kerugian, sehingga hasilnya tepat sasaran.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Kediri Samsul Bahri mengemukakan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan setelah bencana.
"Tahap setelah bencana sering kali kurang menjadi perhatian, padahal dampak yang ditimbulkan cukup besar, seperti kehilangan tempat tinggal, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, dan lainnya," katanya dalam Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) 2025 di Kediri, Selasa.
Ia menambahkan harusnya hal ini menjadi perhatian dan memerlukan tindakan dan perhatian dari semua pihak untuk melakukan penanganan secara tepat. Sebab, dalam penanganan bencana bukan hanya saat tanggap darurat melainkan hingga setelah bencana.
"Kewajiban pemerintah bukan hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga memastikan penanganan setelah bencana berjalan baik,” kata dia.
Ia menambahkan pelatihan ini penting sebagai langkah awal untuk meningkatkan pemahaman tentang penghitungan kebutuhan dan kerugian setelah bencana agar hasilnya tepat sasaran serta mencerminkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat terdampak.
“Kegiatan hari ini tepat, sehingga ketika terjadi bencana kita tidak gagap dan dapat bekerja sesuai tahapan serta menghasilkan data yang valid dan bisa ditindaklanjuti sesuai aturan," ujarnya.
Samsul mengapresiasi adanya sinergi yang dibangun melalui MoU antara Kabupaten dan Kota Kediri serta sejumlah perguruan tinggi yang bisa mempermudah mobilisasi bantuan tanpa terkendala batas wilayah.
“Kita harus cepat bertindak, tidak melihat batas wilayah, tetapi berlandaskan kemanusiaan. Namun, kecepatan itu harus dilengkapi dasar hukum yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri Joko Arianto mengatakan bahwa bencana merupakan urusan bersama, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan.
Ia mengatakan MoU yang terjalin, termasuk dengan perguruan tinggi dapat mempercepat aksi tanggap darurat ketika terjadi bencana.
"Selain kerusakan fisik, pendampingan psikologis setelah bencana juga harus diperhatikan. Untuk itu, kita menggandeng perguruan tinggi guna membantu menghilangkan trauma para korban,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan sinergisitas yang terbentuk, diharapkan seluruh pihak dapat bergerak cepat sesuai kompetensi masing-masing ketika bencana dan setelah bencana.
Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kota Kediri. Pelatihan direncanakan berlangsung selama empat hari mulai Selasa (2/11) hingga Jumat (5/11).
