Bojonegoro - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur, tidak akan memperketat pengawasan terhadap politik uang yang dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berlaga di dalam pilkada di wilayahnya. "Pengawasan mengenai politik uang di dalam pilkada tetap kita lakukan, tapi tidak harus diperketat, sebab pemberian uang calon kepada masyarakat belum tentu bisa diartikan sebagai politik uang," kata Kapolres Bojonegoro AKBP Rachmad Setiyadi, Selasa. Ia menjelaskan pemberian uang calon peserta pilkada biasa dilakukan ketika yang bersangkutan melakukan kunjungan ke masyarakat. Namun, lanjutnya, pemberian uang itu kalau diproses secara hukum sebagai politik uang, justru bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. "Sepanjang pemberian uang atau yang lainnya tidak untuk mempengaruhi masyarakat tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang," tandasnya. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya akan memproses secara hukum kalau ada laporan mengenai politik uang dari masyarakat yang masuk ke kepolisian. Menjawab pertanyaan ia memastikan jajarannya siap mengamankan pelaksanaan pilkada di daerah setempat. "Jajaran kami siap mengamankan pilkada dan sejauh ini suhu politik pilkada biasa-biasa saja tidak memanas," ucapnya, mengungkapkan.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012