Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menghapus alokasi anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang semula hampir mencapai Rp19 miliar pada APBD 2025.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengatakan keputusan itu diambil setelah adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat yang meniadakan kunjungan luar negeri bagi pejabat negara.
"Sekarang itu kan ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu," ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu.
Menurut dia, anggaran sebesar belasan miliar rupiah yang semula diperuntukkan untuk kegiatan PDLN dialihkan melalui mekanisme perubahan APBD 2025 ke sejumlah program lain yang manfaatnya lebih dirasakan masyarakat secara langsung.
DPRD bersama pihak eksekutif melakukan take down semua kegiatan kunjungan ke luar negeri, dana tersebut dikembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, arah kebijakan tersebut juga memperhatikan situasi perekonomian di Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan.
Banyak masyarakat mengeluhkan turunnya pendapatan, sementara angka pengangguran juga masih perlu menjadi fokus perhatian.
Menurutnya, dalam kondisi sulit seperti sekarang, lebih baik anggaran difokuskan untuk program-program yang bisa memberi dampak langsung, dibanding perjalanan dinas luar negeri.
Dengan adanya penghapusan anggaran perjalanan dinas luar negeri ini, baik DPRD Jatim maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi memiliki pos pembiayaan PDLN dari APBD.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Selain menegaskan soal pengalihan anggaran, Musyafak juga mengingatkan para anggota DPRD Jatim agar bisa menjaga diri dalam bersikap, khususnya di ruang publik.
Ia menilai penting untuk menghindari tindakan pamer kemewahan atau flexing yang berpotensi memicu kecemburuan sosial.
“Jangan sampai ada anggota dewan yang memamerkan kemewahan, karena itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat. Kita harus lebih sensitif terhadap situasi sekarang,” ucapnya.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025