Surabaya - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia meminta pemerintah daerah mendukung penuh terhadap pembangunan rumah sederhana karena selama ini minimnya ketersediaan infrastruktur menghambat pertumbuhan hunian. "Sejumlah dukungan yang kami butuhkan di antaranya fasilitas umum, pembedaan retribusi izin mendirikan bangunan, dan perizinan," kata Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur, Nurhadi, di Surabaya, Minggu. Menurut dia, sampai sekarang perizinan membangun perumahan bagi kalangan menengah ke bawah dan menengah atas masih disamakan. "Sementara, ketika nominal perijinannya tetap sama maka kalkulasi para pengembang rumah sederhana terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan pengembang rumah menengah atas," ujarnya. Oleh karena itu, imbau dia, peran pemerintah terutama di daerah sangat penting. Apabila, para pengembang tidak memperoleh dukungan pemerintah maka bisa dipastikan banyak pengembang beralih memilih membangun rumah menengah ke atas. "Jika hal itu terjadi, kami khawatir angka 'backlog' yang sekarang mencapai 530 ribu unit bisa meningkat," katanya. Akan tetapi, tambah dia, jumlah "backlog" lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya seiring pemberlakuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). "Di Jatim, sampai Juni 2012 angka penyerapan FLPP terealisasi 1.117 unit," katanya. Ia menilai, kinerja FLPP tersebut sangat bagus dibandingkan awal tahun yakni saat pembiayaan perumahan melalui FLPP pernah macet hingga tiga bulan. "Untuk itu, kami harap dalam waktu dekat pemerintah memiliki solusi terbaik sebagai stimulus memperbanyak serapan FLPP oleh pasar perumahan Jatim," katanya. Salah satu solusi, lanjut dia, Apersi siap meminta kalangan perbankan memfasilitasi masyarakat terutama para pekerja informal untuk memiliki rumah melalui pemanfaatan FLPP. Dengan cara itu, serapan FLPP di Jatim meningkat menjadi 4.000 unit hingga akhir tahun 2012. "Apalagi, mereka yang bekerja informal seperti penjual nasi goreng dan sayur justru berpenghasilan lebih besar dibanding pekerja kantoran. Namun, mereka sulit mengajukan kredit rumah sehingga perlu diperjuangkan," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012