Tulungagung - Bupati Tulungagung, Heru Tjahjono mengaku lega karena proses negosiasi penutupan dua kompleks pelacuran terbesar di daerah tersebut, berjalan lancar meski sempat ada resistensi dari sejumlah pengurus dan para PSK (pekerja seks komersil). "Saya lega akhirnya teman-teman di Lokalisasi Ngunut akhirnya bersedia menerima rencana alih fungsi lahan yang kami rancang bersama-sama dan tawarkan kepada mereka," kata Bupati Heru usai rapat koordinasi pengentasan WTS dengan Pemerintah Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Jumat. Bupati merasa lega, sebab kompleks pelacuran terbesar di Kota Marmer yang lokasinya berdekatan dengan pasar dan sentra perekonomian masyarakat Kecamatan Ngunut tersebut selama ini diketahui paling getol menolak rencana penutupan lokalisasi yang digagas pemkab dengan bahasa alih fungsi lahan. Mereka berdalih, program pemberdayaan perempuan seperti yang selama ini disampaikan pihak pemkab sejak tahun 2006 (awal wacana penutupan lokalisasi), sebenarnya tidak pernah ada alias program fiktif belaka. Para pengurus dan komunitas mucikari-PSK Ngunut juga menuding wacana alih fungsi lahan lokalisasi untuk pengembangan sentra perekonomian produktif hanyalah akal-akalan untuk mengusir ratusan pekerja seks dari kompleks wisata Kaliwungu. Gerakan penolakan tersebut setidaknya mereka dibuktikan dengan berulangkali melakukan demo besar-besaran di gedung DPRD Tulungagung. Namun setelah dilakukan berbagai upaya negosiasi dan pendekatan ke para tokoh dan komunitas setempat, sikap pengurus maupun penghuni Lokalisasi Kaliwungu akhirnya melunak. Lanjut Heru, warga Lokalisasi Kaliwungu maupun Ngujang kini telah bersedia menerima program pemberdayaan perempuan yang difasilitasi pemerintah daerah, beberapa waktu lalu. Selain itu, masing-masing pengurus lokalisasi juga bersedia menerima keberadaan posko keamanan di setiap pintu masuk lokalisasi, terutama demi menjaga keamanan dan ketertiban menjelang dilaksanakannya program alih fungsi lahan pelacuran tersebut. "Nanti lahan lokalisasi tersebut kemungkinan besar akan dipergunakan untuk lapangan olahraga, warung kopi, kafe maupun tempat karaoke, dan yang pasti terbebas dari praktek-praktek prostitusi," terang Heru. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Kaliwungu Ngunut, Bambang Dwiyono menyampaikan sejumlah permintaan kepada Pemkab Tulungagung, untuk mengedepankan pendekatan kultural dan kemanusiaan selama proses realisasi alih fungsi lahan. "Pastinya kami minta pemerintah kabupaten serius dan melakukan program tersebut dengan lebih mengedepankan pendekatan 'humanis' (kemanusiaa) dan tidak menimbulkan kesan represif," kata Bambang. Pihak Satpol PP dan Linmas Kabupaten Tulungagung sendiri rencananya akan segera mendirikan posko keamanan bersama sebagaimana yang sudah dilakukan di Lokalisasi Ngujang. "Dalam minggu ini akan kami lakukan survei dan mengkomunikasikan dengan pihan desa serta koordinasi dengan Polres Tulungagung. Ini guna menjaga stabilitas keamanan jelang pelaksanakan program pemberdayaan perempuan atau alih fungsi lahan lokalisasi," kata Kasatpol PP dan Linmas Tulungagung, Suroto.. Dijelaskan Suroto, komposisi untuk posko tersebut rencananya tetap seperti yang ada di Lokalisasi Ngujang, yakni ada tiga dari kepolisian, dua dari TNI, dan tiga dari satpol PP serta Linmas. ( *)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012