Trenggalek - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berencana melakukan tender ulang atas sejumlah proyek konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa di wilayahnya melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) milik Pemprov Jatim. "Kemungkinan kami akan memilih LPSE milik Provinsi Jatim agar lebih aman dan mudah. Untuk kepastiannya masih menunggu hasil rapat dengan bupati," kata Kabag Humas Pemkab Trenggalek Yuli Priyanto, Rabu. Isyarat yang disampaikan Yuli tersebut merupakan jawaban atas komplain yang dilontarkan sejumlah masyarakat jasa konstruksi terkait ngadatnya situs lelang LPSE Trenggalek sejak beberapa hari terakhir. Yuli menjelaskan, untuk proyek tahapan lelangnya telah dimulai melalui LPSE, namun terjadi gangguan dimungkinkan akan dilakukan tender ulang. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-tendering. Ia dengan tegas membantah adanya unsur rekayasa dalam insiden tersebut. Yuli mengungkapkan bahwa Rabu siang Bupati Mulyadi beserta seluruh kepala dinas telah melakukan rapat koordinasi mengenai macetnya LPSE akibat serangan "bom data". "Jadi, kami masih mencari solusi bagaimana langkah yang akan diambil, yang jelas dalam menyikapi permaslahan ini tidak boleh 'sembrono' dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya. Mantan Camat Trenggalek ini menjelaskan, apabila terjadi gangguan teknis pada LPSE maka pihak ULP (unit layanan pengadaan) atau panitia lelang dapat melakukan pembatalan lelang dan melakukan tender ulang. Sedangkan mengenai proyek yang dibatalkan maupun yang akan dilakukan tender ulang akan segera diumumkan melalui website resmi Pemkab Trenggalek www.trenggalekkab.go.id. Di sisi lain, untuk mengantisipasi lamanya proses perbaikan jaringan LPSE, Yuli mengaku Pemkab Trenggalek berencana akan menitipkan lelang sejumlah proyek melalui LPSE terdekat dari Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemkab Trenggalek mengalami gangguan akibat sabotase yang dilakukan oleh pihak tertentu. Gangguan pertama terjadi pada 7 Mei 2012, kabel 'fiber optic' (FO) jaringan Astinet Telkom yang menuju server LPSE Trenggalek dipotong orang tak dikenal. Sedangkan gangguan kedua terjadi pada 15 Mei, dimana "traffic" (lalu lintas) LPSE mendapat kiriman bom data dalam jumlah besar, akibatnya proses pengiriman dokumen lelang macet total, bahkan panitia lelang juga kesulitan melakukan pengunduhan dokumen. Dari dua kasus tersebut Bupati Trenggalek akhirnya memerintahkan agar server LPSE dipindah ke sekretariat daerah dan mematikan sistem untuk sementara waktu hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Ngadatnya situs lelang yang dikelola LPSE Trenggalek tersebut menuai protes dari masyarakat jasa konstruksi maupun kalangan rekanan pengadaan barang dan jasa setempat. Sejumlah kontraktor di Kabupaten Trenggalek mempertanyakan kelanjutan proses lelang proyek melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang hingga kini masih mengalami gangguan. "Ini serba tidak jelas, pihak Pemkab Trenggalek belum memberikan keterangan secara rinci apakah proyek itu ditender ulang atau terus dilaksanakan meskipun ada gangguan," kata salah seorang kontraktor, Novita. Ia mengatakan belum adanya penjelasan resmi dari pihak pemerintah tersebut membuat rekanan bertanya-tanya sekaligus mencurigai adanya upaya rekayasa pihak tertentu dalam lelang 'online' tersebut. "Karena beberapa rekanan mengaku ada yang berhasil mengunggah dokumen, namun di sisi lain banyak yang gagal melakukukan pengiriman data. Kalau sampai tiba-tiba muncul pemenang kan aneh, mengingat gangguan itu terjadi pada saat proses masih berjalan," ujarnya. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012