Jember - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggelar demonstrasi menyoroti tingginya angka buta aksara di kabupaten setempat dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Rabu. Belasan aktivis GMNI menggelar aksinya di bundaran DPRD Jember sambil membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan perbaikan kualitas pendidikan, dan mereka sempat membakar sebuah ban bekas sebagai simbol keprihatinan dan kekecewaan terhadap dunia pendidikan di Jember. "Kami prihatin angka buta aksara di Jember merupakan tertinggi di Jatim, padahal Pemkab Jember pernah menerima penghargaan pada tahun 2007 dan 2009 tentang penuntasan angka buta aksara," kata koordinator aksi M. Adi Gunawan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pernah merilis data angka buta aksara dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa Kabupaten Jember menduduki peringkat tertinggi di Jatim dalam jumlah buta aksara sebanyak 204 ribu orang. Peringkat kedua diduduki Kabupaten Sumenep sebanyak 169 ribu orang, kemudian disusul Kabupaten Sampang sebanyak 142 ribu orang, Probolinggo sebanyak 128 ribu orang, dan Bangkalan sebanyak 103 ribu orang. Menurut Adi, GMNI mendesak Pemkab Jember untuk membenahi infrastruktur pendidikan, menghentikan segala bentuk eksploitasi anak dibawah umur, dan menuntaskan pemberantasan buta aksara. "Kami juga mendesak Pemkab Jember menghentikan kebohongan publik terkait dengan prestasi penuntasan angka buta aksara, padahal masih banyak warga Jember yang tidak bisa membaca dan hal itu terbukti data yang disampaikan BPS," paparnya. Selain GMNI, puluhan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga turun ke jalan dan melakukan teatrikal dalam rangka memperingati Hardiknas dengan menggunakan pakaian batik. "Pendidikan di Indonesia masih diwarnai dengan kapitalisme liberal, sehingga prioritasnya bukan pada pendidikan moral. Khilafah Islamiyah merupakan jawaban untuk pendidikan di Indonesia," tuturnya. Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi, mengaku prihatin dengan tingginya angka buta aksara di Jember, padahal anggaran yang digunakan dalam pemberantasan buta aksara beberapa tahun lalu cukup besar. "Kami akan melakukan klarifikasi dan memanggil Dinas Pendidikan terkait dengan data buta aksara yang disajikan BPS. Jika itu benar, maka program pengentasan buta aksara di Jember gagal," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012