Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang salah satunya adalah untuk mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.
"Jika program ini berjalan, triliunan rupiah akan berputar di Jawa Timur khusus untuk mendukung kebutuhan makan bergizi gratis. Untuk itu, kita perlu memastikan suplai pangan yang cukup dengan membentuk BUMD yang berfokus pada sektor ini,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, di Surabaya, Selasa.
Terlebih, posisi strategis Jawa Timur sebagai penyangga pangan nasional terutama dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan menjadi sebuah potensi tersendiri.
“IKN secara geografis paling dekat dengan Jatim. Namun, IKN tidak memiliki lumbung pangan karena tidak memiliki sawah. Mereka hanya memiliki sawit dan batubara," kata anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Lanjutnya, ke depan kebutuhan pangan IKN akan semakin besar dan Jatim dapat mengambil peran penting dalam menyuplai kebutuhan tersebut.
Pranaya menambahkan, saat ini banyak kebutuhan pangan di provinsi lain termasuk Bali yang masih bergantung pada Jawa Timur.
“Kebutuhan pangan untuk hotel dan restoran di Bali, seperti beras, ayam, dan ikan, sebagian besar berasal dari Jatim. Oleh karena itu, keberadaan BUMD Pangan sangat penting agar suplai pangan kita tidak bergantung pada provinsi tetangga,” tuturnya.
Ia turut menyoroti potensi revisi Peraturan Daerah (Perda) yang ada untuk mendukung pembentukan BUMD Pangan.
“Kita bisa melakukan spin-off dari BUMD yang sudah ada, seperti Puspa Agro, untuk menjadi BUMD Pangan yang berdiri sendiri,” katanya.
Dengan BUMD Pangan, Pranaya berharap Jatim dapat memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional dan memastikan ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya permintaan.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024