Ponorogo - Bupati Ponorogo, Amin membubuhkan tanda tangan dalam nota kesepahaman (MoU) yang disodorkan kelompok demonstran, sebagai bukti dukungannya atas gerakan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa dan elemen partai politik oposisi. Tidak sendirian, Bupati Amin saat pembubuhan tanda tangan juga didampingi Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih, Senin. "Ini merupakan wujud sikap kami yang prorakyat. Pemkab Ponorogo secara resmi ikut menolak rencana Pemerintah Pusat yang hendak menaikkan harga BBM," tegas Yuni Widyaningsih atau yang biasa disapa dengan Ida ini menyambut ratusan mahasiswa yang demo di depan pendopo setempat. Wakil Bupati Ponorogo yang berlatar belakang dari Partai Golkar ini menyatakan, pihaknya menolak jika dikatakan bahwa sikap mereka dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan Pemerintah Pusat. Ia berdalih, di era otonomi seperti sekarang, daerah memiliki prerogratif dalam menentukan sikap dan keberpihakan terhadap aspirasi rakyatnya. "Jika rakyat kami menolak, tentu kami juga tidak punya alasan untuk tidak mendukung," dalihnya. Dalam sehari, setidaknya ada dua gelombang demo di Kabupaten Ponorogo. Kelompok demonstran pertama terdiri dari komunitas mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ponorogo (Gemapo), dan kedua dari kalangan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Iring-iringan massa yang berjumlah ratusan orang itu awalnya bergerak menuju gedung DPRD Ponorogo, sebelum kemudian melanjutkan ke gedung Pemkab Ponorogo. Mereka sempat berhenti di Bundaran Pasar Legi dan Bundaran Ngepos untuk berorasi. Setelah sempat memadati dua bundaran, aksi berlanjut dengan orasi di depan gedung DPRD Ponorogo. Demo sempat memanas saat salah satu orator mengkritisi bendera merah putih di tiang bendera gedung DPRD yang tampak lusuh. Tindakan itu memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang saat itu bertugas mengamankan demo. Namun, kondisi bisa diredam setelah mahasiswa yang memanjat tiang dilepas kembali oleh polisi yang sempat menangkapnya. Ketua DPRD Ponorogo Agus Widodo juga turut meredam dengan meminta demonstran menghormati lambang negara, meski lusuh dan berjanji segera menggantinya dengan yang baru. Di tengah demo itulah Gemapo menyodorkan sebuah kertas yang berisi nota kesepahaman tentang penolakan kenaikan harga BBM dan peninjauan kontrak kerja sama perusahaan asing pengelola migas kepada Ketua DPRD Ponorogo dan Bupati Ponorogo.*(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012