Surabaya - Sekitar 1.800 ulama dan kiai seJawa Timur menghadiri forum "Majelis Al-Buhuts Al- Islamiyah" (MBI) yang digelar DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim di Asrama Haji Surabaya, Minggu. Pengurus DPD HTI Jatim Khoiri Sulaiman mengatakan salah satu kegiatan MBI kali ini adalah membahas rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang berlaku mulai 1 April mendatang. "Rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah khianat dan dzalim," katanya saat menjadi pembicara di acara MBI. Oleh karena itu, lanjut dia, HTI Jatim bersama para ulama dan kiai se-Jawa Timur menyerukan penolakan bersama rencana pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Dalam uraiannya, Khoiri Sulaiman memaparkan analisa-analisa terkait rencana kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM, yang pertama adalah mematahkan argumen pemerintah bahwasanya subsidi BBM adalah memberatkan dan menjadi beban Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Padahal bila ditinjau dari perbandingan jumlah penerimaan migas sebesar Rp84 triliun dan subsidi BBM Rp70 Triliun, maka sebenarnya pemerintah masih surplus Rp14 Triliun. "Justru pengeluaran yang boros adalah pengeluaran anggaran belanja pegawai," katanya. Pengurus DPP HTI Muhammad Ihksan Abdul Jalil, menyampaikan paparan sikap terhadap kebijakan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Kebohongan pemerintah dalam menaikkan BBM adalah tindakan haram. Begitu juga dengan tindakan pemerintah menyerahkan pengelolaan sumber energi kepada swasta dan asing (privatisasi) adalah haram," ujarnya. Sementara itu, Pengurus Pondok Pesantren Darunajjah Banyuwangi K.H. Asyrofi, dengan tegas menyatakan menolak menaikkan harga BBM. "Kami mengajak para ulama untuk mencerahkan para umat terkait perkara ini," katanya. Hal sama juga diungkapkan Gus Mujib dari Ponpes Ad-Dakwah Lumajang, K.H. Abah Qoyum (Alumnus Ponpes Ats-Tsanaewiyah Roudlotul Ulum II, Gondanglegi, Malang). (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012