Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI untuk mencegah ancaman keamanan siber di Pilkada 2024.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait potensi gangguan keamanan siber di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Kami bareng-bareng sama mereka juga kok, saling menjaga dan tim semacam gugus tugas tuh kan ada BSSN atau polisi siber dan seterusnya," kata Afif.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa mencegah Pilkada 2024 dari serangan siber merupakan kerja bersama semua pihak, bukan KPU semata.
Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan gangguan siber yang berpotensi mengancam keamanan Pilkada adalah "ransomware" yang bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan 'web defacement'. Jadi, tampilannya itu diubah," kata Hinsa.
Karena itu, dia memastikan BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni terkait keamanan dan keandalan fungsi.
Baca juga: Bawaslu Sampang bentuk tim siber awasi kampanye di media sosial
Baca juga: Bawaslu Ponorogo siapkan tim siber antisipasi pelanggaran dunia maya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian terkait potensi gangguan keamanan siber di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Kami bareng-bareng sama mereka juga kok, saling menjaga dan tim semacam gugus tugas tuh kan ada BSSN atau polisi siber dan seterusnya," kata Afif.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa mencegah Pilkada 2024 dari serangan siber merupakan kerja bersama semua pihak, bukan KPU semata.
Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan gangguan siber yang berpotensi mengancam keamanan Pilkada adalah "ransomware" yang bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan 'web defacement'. Jadi, tampilannya itu diubah," kata Hinsa.
Karena itu, dia memastikan BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni terkait keamanan dan keandalan fungsi.
Baca juga: Bawaslu Sampang bentuk tim siber awasi kampanye di media sosial
Baca juga: Bawaslu Ponorogo siapkan tim siber antisipasi pelanggaran dunia maya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024