Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat 73 juta keluarga sudah terdata lengkap.
Termasuk secara 'by name by address' dengan informasi lengkap terkait karakteristik kependudukan, KB, pembangunan keluarga, kepemilikan asset dan rumah layak/tidak layak huni.
"Data tersebut sudah diperingkat menurut status kesejahteraan (desil 1-desil 10) dan sudah dipadankan NIK nya dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri," kata Mendukbangga/BKKBN Wihaji dalam keterangan persnya yang disampaikan BKKBN Sulsel di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan Kemendukbangga/BKKBN melansir data yang dapat disinergikan dengan Kemensos adalah data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan data kesejahteraan sosial. Sehingga KRS dapat juga sebagai penerima bantuan sosial.
Kemendukbangga/BKKBN mendapat tugas sebagai tim pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai d Perpres Nomor 72/2021.
Kemendukbangga juga dapat menyediakan informasi karakteristik keluarga untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Sebagai gambaran, KRS dapat menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Dua kementerian yakni Kemendukbangga/BKKBN dan Kemensos perlu kolaborasi, sehingga lebih efektif dan efisien.
Peran dan tugas BKKBN hanya mencegah dan menggerakan. Yang bisa memberikan treatment adalah Kemensos.
Dari data Pendataan Keluarga 2023, terdapat sebanyak 8,6 juta KRS, di mana 3,5 juta (40,8 persen) adalah keluarga dengan status kesejahteraan rendah/miskin dan rentan (desil 1-3).
Untuk diketahui, Keluarga Risiko Stunting adalah keluarga sasaran (keluarga dengan pasangan usia subur/balita/ibu hamil) yang memiliki faktor risiko stunting.
Baca juga: Pemkab Ngawi bangun 1.163 unit sanitasi sehat untuk cegah stunting
Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program prioritas Kemensos, karena memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat.
Disebut perlindungan sosial sepanjang hayat karena akan menyasar mulai dari ibu hamil, anak usia dini, masa pendidikan, hingga lansia dan disabilitas.
Jika melihat sasaran program, maka Kemensos dan Kemendukbangga/BKKBN memiliki program yang beririsan.
Irisan program itu terdapat pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Kerentanan Keluarga, Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga, dan jumlah lansia yang mendapatkan pendidikan sepanjang hayat.
Kemensos dan Kemendukbangga/BKKBN sama-sama memiliki pendamping daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu ditekankan jajaran di lapangan dapat melakukan integrasi terkait wawasan dan standar pendamping yang ada di daerah.
Kemendukbangga mempunyai 600.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara Kemensos mempunyai 120.767 orang yang tercatat sebagai pilar kesejahteraan sosial (termasuk pendamping PKH, Tagana, Pelopor Pendampingan, Pendamping Rehsos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat).
Kemendukbangga/BKKBN dan Kemensos juga dapat bekerja sama dengan membuat peningkatan kapasitas pendamping dengan kurikulum dan standar yang sama.
Baca juga: Pemkot Madiun gelar rakor percepatan penurunan stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Termasuk secara 'by name by address' dengan informasi lengkap terkait karakteristik kependudukan, KB, pembangunan keluarga, kepemilikan asset dan rumah layak/tidak layak huni.
"Data tersebut sudah diperingkat menurut status kesejahteraan (desil 1-desil 10) dan sudah dipadankan NIK nya dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri," kata Mendukbangga/BKKBN Wihaji dalam keterangan persnya yang disampaikan BKKBN Sulsel di Makassar, Rabu.
Ia menjelaskan Kemendukbangga/BKKBN melansir data yang dapat disinergikan dengan Kemensos adalah data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan data kesejahteraan sosial. Sehingga KRS dapat juga sebagai penerima bantuan sosial.
Kemendukbangga/BKKBN mendapat tugas sebagai tim pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai d Perpres Nomor 72/2021.
Kemendukbangga juga dapat menyediakan informasi karakteristik keluarga untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Sebagai gambaran, KRS dapat menjadi anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Dua kementerian yakni Kemendukbangga/BKKBN dan Kemensos perlu kolaborasi, sehingga lebih efektif dan efisien.
Peran dan tugas BKKBN hanya mencegah dan menggerakan. Yang bisa memberikan treatment adalah Kemensos.
Dari data Pendataan Keluarga 2023, terdapat sebanyak 8,6 juta KRS, di mana 3,5 juta (40,8 persen) adalah keluarga dengan status kesejahteraan rendah/miskin dan rentan (desil 1-3).
Untuk diketahui, Keluarga Risiko Stunting adalah keluarga sasaran (keluarga dengan pasangan usia subur/balita/ibu hamil) yang memiliki faktor risiko stunting.
Baca juga: Pemkab Ngawi bangun 1.163 unit sanitasi sehat untuk cegah stunting
Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program prioritas Kemensos, karena memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat.
Disebut perlindungan sosial sepanjang hayat karena akan menyasar mulai dari ibu hamil, anak usia dini, masa pendidikan, hingga lansia dan disabilitas.
Jika melihat sasaran program, maka Kemensos dan Kemendukbangga/BKKBN memiliki program yang beririsan.
Irisan program itu terdapat pada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Kerentanan Keluarga, Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga, dan jumlah lansia yang mendapatkan pendidikan sepanjang hayat.
Kemensos dan Kemendukbangga/BKKBN sama-sama memiliki pendamping daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu ditekankan jajaran di lapangan dapat melakukan integrasi terkait wawasan dan standar pendamping yang ada di daerah.
Kemendukbangga mempunyai 600.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara Kemensos mempunyai 120.767 orang yang tercatat sebagai pilar kesejahteraan sosial (termasuk pendamping PKH, Tagana, Pelopor Pendampingan, Pendamping Rehsos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat).
Kemendukbangga/BKKBN dan Kemensos juga dapat bekerja sama dengan membuat peningkatan kapasitas pendamping dengan kurikulum dan standar yang sama.
Baca juga: Pemkot Madiun gelar rakor percepatan penurunan stunting
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024