Calon Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah, mengungkap angka pengangguran terbuka di Jawa Timur justru meningkat, dan salah satu penyebabnya adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan SMK . Ini menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar terkait sistem pendidikan vokasi yang ada saat ini," kata Luluk menanggapi pernyataan Khofifah Indar Parawansa, pada debat Pilgub kedua di Grand City Convention Surabaya, Minggu.
Luluk mengungkapkan adanya ketimpangan yang perlu segera dibenahi demi peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di provinsi ini.
Ia menyatakan bahwa klaim prestasi positif dalam pengembangan SMK di Jatim bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan.
“Ini agak paradoks ya dengan apa yang terjadi di Jawa Timur,” ujar Luluk.
Luluk menilai bahwa tidak ada perencanaan yang matang dalam pengembangan SMK di Jawa Timur.
Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya studi analisis yang mendalam mengenai kebutuhan industri serta daya dukung dan ekosistem di mana SMK didirikan.
“Bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan, industri, dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan,” ujarnya.
Sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, Luluk mengusulkan untuk merekrut dewan pakar yang akan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Oleh karena itu, kita akan merekrut dewan pakar bersama pemerintah dan sekitarnya agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan,” katanya.
Dengan langkah tersebut, Luluk berharap dapat menciptakan sistem pendidikan vokasi yang lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja di Jawa Timur.
Ia meyakini bahwa perubahan ini sangat penting agar lulusan SMK tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga dapat bersaing di dunia kerja.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
“Karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan SMK . Ini menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar terkait sistem pendidikan vokasi yang ada saat ini," kata Luluk menanggapi pernyataan Khofifah Indar Parawansa, pada debat Pilgub kedua di Grand City Convention Surabaya, Minggu.
Luluk mengungkapkan adanya ketimpangan yang perlu segera dibenahi demi peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di provinsi ini.
Ia menyatakan bahwa klaim prestasi positif dalam pengembangan SMK di Jatim bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan.
“Ini agak paradoks ya dengan apa yang terjadi di Jawa Timur,” ujar Luluk.
Luluk menilai bahwa tidak ada perencanaan yang matang dalam pengembangan SMK di Jawa Timur.
Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya studi analisis yang mendalam mengenai kebutuhan industri serta daya dukung dan ekosistem di mana SMK didirikan.
“Bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan, industri, dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan,” ujarnya.
Sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, Luluk mengusulkan untuk merekrut dewan pakar yang akan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Oleh karena itu, kita akan merekrut dewan pakar bersama pemerintah dan sekitarnya agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan,” katanya.
Dengan langkah tersebut, Luluk berharap dapat menciptakan sistem pendidikan vokasi yang lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja di Jawa Timur.
Ia meyakini bahwa perubahan ini sangat penting agar lulusan SMK tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga dapat bersaing di dunia kerja.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024