Sejumlah warga Kabupaten Kediri, memberikan apresiasi program calon Bupati Kediri nomor urut 1 Deny Widyanarko dengan anggaran per dusun antara Rp300 juta hingga Rp500 ribu setahun, yang diutarakan dalam kampanye politik menjelang Pilkada 2024.
Salah seorang warga Dusun Bulusoban, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupate Kediri, Sutadi mengatakan program yang diusung pasangan calon Bupati Kediri dan calon Wakil Bupati Kediri Deny-Mudawamah bagus.
Apalagi Deny membubuhkan tanda tangan dalam sebuah kontrak politik dan menyampaikan siap mundur jika dalam dua tahun mereka gagal mewujudkan program prioritas itu.
"Kalau dua tahun berjalan tidak berhasil, Pak Deny siap mengundurkan diri. Itu sebuah bentuk tanggung jawab yang bagus," katanya di Kediri, Minggu.
Menurut dia, anggaran per dusun antara Rp300 juta hingga Rp500 juta cukup menjanjikan, apalagi dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk program dusun.
"Nanti kalau program itu Rp300 juta-Rp500 juta dusun akan makmur," ungkapnya.
Namun, ia mengaku masih banyak warga miskin di daerah. Mereka semua harus dipastikan apakah terdata program pemerintah atau belum.
Dirinya menyebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berusaha untuk mengakses bantuan perbaikan ke desa, namun gagal sebab bantuan harus bergiliran.
"Di sini itu warga miskin masih banyak, jadi kalau hanya dana desa notabene itu kurang pas untuk pelaksanaannya. Termasuk jalan-jalan ini kelihatannya jalan desa, tapi kalau dana desa kadang-kadang tidak mencukupi juga. Saya sudah mengajukan perbaikan, tapi katanya dana desa diutamakan untuk pertanian dulu. Sudah lama ini rusaknya tiga tahun," katanya.
Sementara itu, calon Bupati Kediri Deny Widyanarko mengatakan pemanfaatan program pembangunan dusun senilai Rp300 juta-Rp500 juta per dusun per tahun tersebut dinilai cukup fleksibel.
"Program tersebut bisa digunakan untuk aspek infrastruktur, peningkatan ekonomi, hingga dari aspek pertanian hingga perikanan," katanya.
Ia juga membuat kontrak politik dengan warga, bersedia mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kediri apabila dirinya gagal mewujudkan program pembangunan dusun sebesar Rp300 juta-Rp500 juta per dusun per tahun selama dua tahun bekerja.
"Bentuk wujud komitmen saya, bahwa saat saya nanti menjabat sebagai Bupati Kediri, di mana dalam kurun waktu dua tahun itu saya akan menganggarkan program pembangunan dusun. Bila mana dalam dua tahun masa jabatan saya, saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu, saya akan mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri," kata Deny.
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan dusun ini dalam realisasinya hanya membutuhkan 10 persen dari jumlah APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri yang senilai Rp3,6 triliun, sehingga dikalkulasi pengeluarannya hanya membutuhkan kurang lebih Rp352 miliar.
"Jadi penyerapan anggarannya sangat kecil, dan APBD masih akan tersisa banyak untuk digunakan untuk program-program maupun kebutuhan lainnya untuk menjadikan Kediri lebih maju dan hebat," kata Deny. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Salah seorang warga Dusun Bulusoban, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupate Kediri, Sutadi mengatakan program yang diusung pasangan calon Bupati Kediri dan calon Wakil Bupati Kediri Deny-Mudawamah bagus.
Apalagi Deny membubuhkan tanda tangan dalam sebuah kontrak politik dan menyampaikan siap mundur jika dalam dua tahun mereka gagal mewujudkan program prioritas itu.
"Kalau dua tahun berjalan tidak berhasil, Pak Deny siap mengundurkan diri. Itu sebuah bentuk tanggung jawab yang bagus," katanya di Kediri, Minggu.
Menurut dia, anggaran per dusun antara Rp300 juta hingga Rp500 juta cukup menjanjikan, apalagi dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk program dusun.
"Nanti kalau program itu Rp300 juta-Rp500 juta dusun akan makmur," ungkapnya.
Namun, ia mengaku masih banyak warga miskin di daerah. Mereka semua harus dipastikan apakah terdata program pemerintah atau belum.
Dirinya menyebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berusaha untuk mengakses bantuan perbaikan ke desa, namun gagal sebab bantuan harus bergiliran.
"Di sini itu warga miskin masih banyak, jadi kalau hanya dana desa notabene itu kurang pas untuk pelaksanaannya. Termasuk jalan-jalan ini kelihatannya jalan desa, tapi kalau dana desa kadang-kadang tidak mencukupi juga. Saya sudah mengajukan perbaikan, tapi katanya dana desa diutamakan untuk pertanian dulu. Sudah lama ini rusaknya tiga tahun," katanya.
Sementara itu, calon Bupati Kediri Deny Widyanarko mengatakan pemanfaatan program pembangunan dusun senilai Rp300 juta-Rp500 juta per dusun per tahun tersebut dinilai cukup fleksibel.
"Program tersebut bisa digunakan untuk aspek infrastruktur, peningkatan ekonomi, hingga dari aspek pertanian hingga perikanan," katanya.
Ia juga membuat kontrak politik dengan warga, bersedia mengundurkan diri dari jabatan Bupati Kediri apabila dirinya gagal mewujudkan program pembangunan dusun sebesar Rp300 juta-Rp500 juta per dusun per tahun selama dua tahun bekerja.
"Bentuk wujud komitmen saya, bahwa saat saya nanti menjabat sebagai Bupati Kediri, di mana dalam kurun waktu dua tahun itu saya akan menganggarkan program pembangunan dusun. Bila mana dalam dua tahun masa jabatan saya, saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu, saya akan mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri," kata Deny.
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan dusun ini dalam realisasinya hanya membutuhkan 10 persen dari jumlah APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri yang senilai Rp3,6 triliun, sehingga dikalkulasi pengeluarannya hanya membutuhkan kurang lebih Rp352 miliar.
"Jadi penyerapan anggarannya sangat kecil, dan APBD masih akan tersisa banyak untuk digunakan untuk program-program maupun kebutuhan lainnya untuk menjadikan Kediri lebih maju dan hebat," kata Deny. (*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024