Tokoh ulama dari sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Sampang, Jawa Timur memberikan dukungan moril kepada polisi agar bisa bertugas melakukan pengamanan Pilkada serentak 2024 dengan tegas, dan tidak memihak, sehingga tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang damai dan memuaskan semua pihak.
"Para ulama yang ada di Kabupaten Sampang ini juga siap membantu dalam berupaya mewujudkan pilkada yang kondusif di Sampang ini," kata juru bicara ulama Sampang KH Miftahul Ulum di Sampang, Jawa Timur, Sabtu.
"Kiai Miftah' yang juga Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini lebih lanjut menuturkan, pihaknya telah menyampaikan secara langsung seruan itu ke Mapolres Sampang pada 10 Oktober 2024.
Kala itu, puluhan ulama bersama perwakilan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Sampang datang ke Mapolres Sampang.
Selain menyatakan dukungan moril kepada polisi, perwakilan ulama ini juga meminta agar polisi bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon yang akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pilkada yang akan digelar 27 November 2024 itu.
"Tekanan pada netralitas polisi dan aparat keamanan lainnya kami sampaikan langsung waktu itu, karena kami khawatir, jika petugas berpihak akan memicu terjadinya situasi yang tidak kondusif," katanya.
Apalagi, sambung Kiai Miftah, Kabupaten Sampang dikenal sebagai kabupaten di Pulau Madura dan Jawa Timur pada umumnya sebagai kabupaten dengan status sangat rawan.
"Kami tidak ingin kejadian seperti perampasan kotak suara, atau pembakaran TPS terjadi lagi di kabupaten ini," katanya.
Menanggapi permintaan ulama dan perwakilan pengasuh pondok pesantren itu, Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono menyatakan, polisi merupakan abdi masyarakat yang bertugas mengayomi dan melindungi semua kelompok kepentingan.
"Netralitas petugas merupakan keharusan. Jika diketahui ada oknum petugas yang memihak, maka akan kami tindak tegas," ujar kapolres.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan ulama di Kabupaten Sampang dalam ikut menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Dengan dukungan para ulama, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga persatuan, menghindari konflik dan memastikan Pilkada dapat berjalan lancar tanpa gangguan," katanya.
Kapolres juga memastikan, pihaknya tak hanya fokus menindak pelanggaran keamanan pilkada, melainkan penegakan hukum tindak pidana lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan.
Sementara itu, KPU Sampang telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 yang mencatat sebanyak 737.832 orang pemilih, dengan rincian 369.301 orang laki-laki dan 378.248 orang perempuan.
Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang diikuti dua pasangan calon, yakni K.H. Muhammad Bin Muafi Zaini--Abdullah Hidayat (Mandat) dengan nomor urut 1 dan Slamet Junaidi-Ahmad Mahfud (Jimad Sakteh) nomor urut 2.
Pasangan Mandat diusung delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PPP, PAN, PDIP, Demokrat, PBB, PSI, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan Jimad Sakteh diusung enam partai politik, yakni Partai Nasdem, Gerindra, PKB, Gelora, PKS, dan Partai Garuda.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Para ulama yang ada di Kabupaten Sampang ini juga siap membantu dalam berupaya mewujudkan pilkada yang kondusif di Sampang ini," kata juru bicara ulama Sampang KH Miftahul Ulum di Sampang, Jawa Timur, Sabtu.
"Kiai Miftah' yang juga Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini lebih lanjut menuturkan, pihaknya telah menyampaikan secara langsung seruan itu ke Mapolres Sampang pada 10 Oktober 2024.
Kala itu, puluhan ulama bersama perwakilan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Sampang datang ke Mapolres Sampang.
Selain menyatakan dukungan moril kepada polisi, perwakilan ulama ini juga meminta agar polisi bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon yang akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pilkada yang akan digelar 27 November 2024 itu.
"Tekanan pada netralitas polisi dan aparat keamanan lainnya kami sampaikan langsung waktu itu, karena kami khawatir, jika petugas berpihak akan memicu terjadinya situasi yang tidak kondusif," katanya.
Apalagi, sambung Kiai Miftah, Kabupaten Sampang dikenal sebagai kabupaten di Pulau Madura dan Jawa Timur pada umumnya sebagai kabupaten dengan status sangat rawan.
"Kami tidak ingin kejadian seperti perampasan kotak suara, atau pembakaran TPS terjadi lagi di kabupaten ini," katanya.
Menanggapi permintaan ulama dan perwakilan pengasuh pondok pesantren itu, Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono menyatakan, polisi merupakan abdi masyarakat yang bertugas mengayomi dan melindungi semua kelompok kepentingan.
"Netralitas petugas merupakan keharusan. Jika diketahui ada oknum petugas yang memihak, maka akan kami tindak tegas," ujar kapolres.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan ulama di Kabupaten Sampang dalam ikut menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Dengan dukungan para ulama, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga persatuan, menghindari konflik dan memastikan Pilkada dapat berjalan lancar tanpa gangguan," katanya.
Kapolres juga memastikan, pihaknya tak hanya fokus menindak pelanggaran keamanan pilkada, melainkan penegakan hukum tindak pidana lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan.
Sementara itu, KPU Sampang telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 yang mencatat sebanyak 737.832 orang pemilih, dengan rincian 369.301 orang laki-laki dan 378.248 orang perempuan.
Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang diikuti dua pasangan calon, yakni K.H. Muhammad Bin Muafi Zaini--Abdullah Hidayat (Mandat) dengan nomor urut 1 dan Slamet Junaidi-Ahmad Mahfud (Jimad Sakteh) nomor urut 2.
Pasangan Mandat diusung delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PPP, PAN, PDIP, Demokrat, PBB, PSI, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan Jimad Sakteh diusung enam partai politik, yakni Partai Nasdem, Gerindra, PKB, Gelora, PKS, dan Partai Garuda.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024