Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp4,5 miliar untuk 53.165 orang didaftarkan dalam kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Sandy Hendrayono mengatakan pada akhir tahun ini seluruh masyarakat Situbondo dipastikan sudah memiliki akses layanan kesehatan.
"Kami sudah mulai memproses pendaftaran sebanyak 53.165 orang sebagai peserta BPJS Kesehatan," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Baca juga: Distribusi pupuk subsidi di Situbondo masa tanam dua capai 57 persen
Sandy menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat cukup mendaftarkan sebanyak 53.165 orang untuk mencapai UHC karena BPJS Kesehatan memberikan kelonggaran dengan menargetkan 95 persen warga Situbondo terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kepesertaan masyarakat pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, baik penerima bantuan iuran pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah saat ini telah mencapai sekitar 87 persen atau sekitar 596.748 orang dari jumlah penduduk Situbondo 684.343 jiwa.
"Dari total jumlah penduduk Situbondo sebanyak 648.343 orang, sekitar 87.000 orang di antaranya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi karena ada kelonggaran, kami cukup mendaftarkan 53.165 orang," kata Dokter Sandy.
Ia menambahkan, selama ini warga Situbondo yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, menggunakan Program Sehat Gratis (Sehati).
"Program Sehati ini masih kami pakai untuk pelayanan yang tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan seperti korban perkelahian, bunuh diri, dan lainnya," kata Sandy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Sandy Hendrayono mengatakan pada akhir tahun ini seluruh masyarakat Situbondo dipastikan sudah memiliki akses layanan kesehatan.
"Kami sudah mulai memproses pendaftaran sebanyak 53.165 orang sebagai peserta BPJS Kesehatan," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Baca juga: Distribusi pupuk subsidi di Situbondo masa tanam dua capai 57 persen
Sandy menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat cukup mendaftarkan sebanyak 53.165 orang untuk mencapai UHC karena BPJS Kesehatan memberikan kelonggaran dengan menargetkan 95 persen warga Situbondo terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kepesertaan masyarakat pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, baik penerima bantuan iuran pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah saat ini telah mencapai sekitar 87 persen atau sekitar 596.748 orang dari jumlah penduduk Situbondo 684.343 jiwa.
"Dari total jumlah penduduk Situbondo sebanyak 648.343 orang, sekitar 87.000 orang di antaranya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi karena ada kelonggaran, kami cukup mendaftarkan 53.165 orang," kata Dokter Sandy.
Ia menambahkan, selama ini warga Situbondo yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, menggunakan Program Sehat Gratis (Sehati).
"Program Sehati ini masih kami pakai untuk pelayanan yang tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan seperti korban perkelahian, bunuh diri, dan lainnya," kata Sandy.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024