Sekelompok massa mengatasnamakan Komunitas Kota Peduli Demokrasi Ponorogo berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo, guna menuntut netralitas seluruh personel Bawaslu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Sembari membentangkan aneka poster tuntutan, mereka juga meminta kepada penyelenggara pemilu tersebut untuk bersikap netral dan fair play dalam pemilihan kepala daerah.
"Bawaslu diibaratkan sebagai wasit sehingga harus fair play. Jika Bawaslu Ponorogo fair play maka demokrasi akan berjalan lebih baik," kata Hendro Tonayo, salah satu perwakilan massa dalam orasinya disambut yel-yel seruan netralitas pejabat Bawaslu, KPU serta seluruh jajaran ASN/TNi/Polri.
Selain menggelar orasi di depan kantor Bawaslu, mereka sebelumnya juga menggelar unjuk rasa di sejumlah kantor kelurahan, di antaranya Kelurahan Keniten, Bangunsari, Paju, dan Kepatihan.
Hendro mengingatkan lurah dan perangkatnya untuk netral dalam Pilkada 2024 dengan tidak memihak pada salah pasangan calon (paslon) tertentu.
"Lurah merupakan ASN yang wajib netral tidak berpolitik apalagi memihak paslon tertentu," ujarnya
Hendro juga menyebutkan jika ada lurah atau perangkat yang tidak netral dalam pilkada, sehingga itu melanggar aturan netralitas ASN.
Menurut dia, jika ASN terbukti tidak netral, maka akan ada sanksi pidana.
"Disinyalir ada oknum lurah yang mengarahkan paslon tertentu, dan ini tentu melanggar aturan. Jadi Bawaslu harus membuka mata dan telinga lebar lebar," katanya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Ponorogo Bahrun Mustofa berjanji akan bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 serta akan memproses setiap laporan yang masuk.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada lurah dan perangkatnya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
"Sudah ada beberapa laporan yang tidak bisa diteruskan karena tidak terbukti," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Sembari membentangkan aneka poster tuntutan, mereka juga meminta kepada penyelenggara pemilu tersebut untuk bersikap netral dan fair play dalam pemilihan kepala daerah.
"Bawaslu diibaratkan sebagai wasit sehingga harus fair play. Jika Bawaslu Ponorogo fair play maka demokrasi akan berjalan lebih baik," kata Hendro Tonayo, salah satu perwakilan massa dalam orasinya disambut yel-yel seruan netralitas pejabat Bawaslu, KPU serta seluruh jajaran ASN/TNi/Polri.
Selain menggelar orasi di depan kantor Bawaslu, mereka sebelumnya juga menggelar unjuk rasa di sejumlah kantor kelurahan, di antaranya Kelurahan Keniten, Bangunsari, Paju, dan Kepatihan.
Hendro mengingatkan lurah dan perangkatnya untuk netral dalam Pilkada 2024 dengan tidak memihak pada salah pasangan calon (paslon) tertentu.
"Lurah merupakan ASN yang wajib netral tidak berpolitik apalagi memihak paslon tertentu," ujarnya
Hendro juga menyebutkan jika ada lurah atau perangkat yang tidak netral dalam pilkada, sehingga itu melanggar aturan netralitas ASN.
Menurut dia, jika ASN terbukti tidak netral, maka akan ada sanksi pidana.
"Disinyalir ada oknum lurah yang mengarahkan paslon tertentu, dan ini tentu melanggar aturan. Jadi Bawaslu harus membuka mata dan telinga lebar lebar," katanya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Ponorogo Bahrun Mustofa berjanji akan bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 serta akan memproses setiap laporan yang masuk.
Ke depan, kata dia, pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada lurah dan perangkatnya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
"Sudah ada beberapa laporan yang tidak bisa diteruskan karena tidak terbukti," katanya.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024