Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur melibatkan anggota TNI dan Polri untuk menekan angka stunting di wilayah itu yang kini jumlahnya mencapai ribuan orang.
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin, upaya melibatkan dan menggerakkan personel dari kedua institusi tersebut, karena memiliki jaringan hingga ke desa-desa, yakni Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
"Karena itu, kami meminta personel dari kedua institusi ini untuk membantu berbagai jenis kegiatan layanan kesehatan di masing-masing desa, termasuk kegiatan pos pelayanan terpadu yang biasa digelar rutin di desa-desa," katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, selain menggerakkan TNI-Polri, pihaknya juga mulai menggerakkan semua kader Posyandu yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan se-Kabupaten Pamekasan.
"Gerakan terpadu lintas institusi ini penting dilakukan, karena jumlah kasus stunting di Pamekasan memang tidak sedikit," katanya.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan, jumlah penderita stunting pada Triwulan 1 tahun 2024 mencapai 1.844 orang . Angka ini berdasarkan akumulasi dari 21 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan.
Kecamatan Proppo dengan dua puskesmas yakni Puskesmas Proppo dan Panaguan menempati posisi teratas dengan angka sebesar 355 penderita stunting.
Kemudian Kecamatan Kadur dengan 290 penderita stunting, dari satu puskesmas, yakni Puskesmas Kadur.
Selanjutnya, di peringkat ketiga dengan jumlah 253 penderita stunting, yakni Kecamatan Pademawu dengan dua puskesmas, yaitu Puskesmas Pademawu dan Sopaah.
Ada pun peringkat terendah yakni Kecamatan Palengaan, yakni sebanyak 35 penderita, terdiri dari empat penderita stunting dari Puskesmas Larangan Badung dan 31 penderita dari Puskesmas Palengaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin, upaya melibatkan dan menggerakkan personel dari kedua institusi tersebut, karena memiliki jaringan hingga ke desa-desa, yakni Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
"Karena itu, kami meminta personel dari kedua institusi ini untuk membantu berbagai jenis kegiatan layanan kesehatan di masing-masing desa, termasuk kegiatan pos pelayanan terpadu yang biasa digelar rutin di desa-desa," katanya di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, selain menggerakkan TNI-Polri, pihaknya juga mulai menggerakkan semua kader Posyandu yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan se-Kabupaten Pamekasan.
"Gerakan terpadu lintas institusi ini penting dilakukan, karena jumlah kasus stunting di Pamekasan memang tidak sedikit," katanya.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Pamekasan, jumlah penderita stunting pada Triwulan 1 tahun 2024 mencapai 1.844 orang . Angka ini berdasarkan akumulasi dari 21 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan.
Kecamatan Proppo dengan dua puskesmas yakni Puskesmas Proppo dan Panaguan menempati posisi teratas dengan angka sebesar 355 penderita stunting.
Kemudian Kecamatan Kadur dengan 290 penderita stunting, dari satu puskesmas, yakni Puskesmas Kadur.
Selanjutnya, di peringkat ketiga dengan jumlah 253 penderita stunting, yakni Kecamatan Pademawu dengan dua puskesmas, yaitu Puskesmas Pademawu dan Sopaah.
Ada pun peringkat terendah yakni Kecamatan Palengaan, yakni sebanyak 35 penderita, terdiri dari empat penderita stunting dari Puskesmas Larangan Badung dan 31 penderita dari Puskesmas Palengaan.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024