PT Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara mendukung Kadin Jawa Timur untuk memajukan pelaku usaha lewat pembiayaan dan investasi.
“Kami ingin melakukan kolaborasi karena sekarang eranya kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendirian,” kata Deputy Regional Manager Business BTN Kanwil Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Carly Tambunan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Oleh sebab itu, Carly mengungkapkan keinginan pihaknya untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pelaku usaha di Jatim dalam hal pembiayaan atau investasi di berbagai sektor industri.
Ia menuturkan sejauh ini BTN selalu identik dengan pembiayaan perumahan sehingga ketika masyarakat melihat BTN maka yang diingat adalah rumah.
Di sisi lain dengan adanya anggapan seperti ini, maka sisi negatifnya adalah bisnis lain tidak di BTN diketahui dan dikenal masyarakat.
Untuk itu, berbagai langkah telah dilakukan BTN salah satunya dengan mengganti logo, yang sebelumnya terdapat gambar rumah sekarang tidak dan logo yang sekarang mengisyaratkan bisa melindungi seluruh masyarakat.
Selain mengganti logo, BTN juga agresif melakukan kunjungan ke berbagai asosiasi pengusaha dan melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat salah satunya ke pelaku usaha di Jawa Timur di bawah naungan Kadin Jatim.
“Bank BTN bisa menjadi rekanan anggota Kadin dalam hal pembiayaan maupun transaksi perbankan lainnya," ujarnya.
Sejumlah potensi yang bisa digarap cukup banyak seperti pembiayaan untuk UMKM melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga mulai dari 6 persen per tahun.
Kemudian juga untuk pembiayaan industri melalui kredit modal kerja dan kredit investasi dengan suku bunga 9 sampai 13,75 persen per tahun.
Sementara untuk kredit BTN di Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Juni 2024 realisasi penyaluran kredit modal kerja dan investasi mencapai Rp454,3 miliar atau tumbuh 19,21 persen secara tahunan.
“Harapan kami melalui langkah itu akan tercapai kenaikan Kredit Modal Kerja dan Investasi yang tahun ini kontribusinya ditargetkan tumbuh sekitar 30 sampai 40 persen," katanya.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan bahwa sejauh ini pembiayaan menjadi persoalan bagi pelaku usaha baik mikro kecil, menengah ataupun besar sehingga kerja sama dengan BTN akan menjadi solusi pembiayaan bagi mereka.
"Di Kadin ini ada dua keanggotaan, pertama anggota luar biasa yaitu asosiasi atau himpunan pengusaha dan anggota biasa yaitu pelaku usaha dari berbagai industri. Ini adalah potensi nasabah yang bisa digarap BTN," ujar Adik.
Wakil Ketua Umum (WKU) bidang Perhubungan Stenven Lasawengen menambahkan, banyak sektor yang bisa disinergikan dengan BTN seperti di pelayan terdapat 11 unit usaha turunan yang ada di bawahnya dan membutuhkan dukungan pembiayaan.
"Misal untuk pembelian kontainer. Setiap dua tahun sekali, pelayaran selalu membeli sekitar 4.000 unit kontainer. Kalau BTN bisa masuk di sini, sangat bagus sekali," katanya.
Sementara WKU Cukai dan Hasil Tembakau Sulami Bahar mengatakan BTN juga bisa masuk dalam pembiayaan pita cukai karena nilai pita cukai Jatim mencapai Rp155 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
“Kami ingin melakukan kolaborasi karena sekarang eranya kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendirian,” kata Deputy Regional Manager Business BTN Kanwil Jatim, Bali dan Nusa Tenggara Carly Tambunan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Oleh sebab itu, Carly mengungkapkan keinginan pihaknya untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pelaku usaha di Jatim dalam hal pembiayaan atau investasi di berbagai sektor industri.
Ia menuturkan sejauh ini BTN selalu identik dengan pembiayaan perumahan sehingga ketika masyarakat melihat BTN maka yang diingat adalah rumah.
Di sisi lain dengan adanya anggapan seperti ini, maka sisi negatifnya adalah bisnis lain tidak di BTN diketahui dan dikenal masyarakat.
Untuk itu, berbagai langkah telah dilakukan BTN salah satunya dengan mengganti logo, yang sebelumnya terdapat gambar rumah sekarang tidak dan logo yang sekarang mengisyaratkan bisa melindungi seluruh masyarakat.
Selain mengganti logo, BTN juga agresif melakukan kunjungan ke berbagai asosiasi pengusaha dan melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat salah satunya ke pelaku usaha di Jawa Timur di bawah naungan Kadin Jatim.
“Bank BTN bisa menjadi rekanan anggota Kadin dalam hal pembiayaan maupun transaksi perbankan lainnya," ujarnya.
Sejumlah potensi yang bisa digarap cukup banyak seperti pembiayaan untuk UMKM melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga mulai dari 6 persen per tahun.
Kemudian juga untuk pembiayaan industri melalui kredit modal kerja dan kredit investasi dengan suku bunga 9 sampai 13,75 persen per tahun.
Sementara untuk kredit BTN di Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Juni 2024 realisasi penyaluran kredit modal kerja dan investasi mencapai Rp454,3 miliar atau tumbuh 19,21 persen secara tahunan.
“Harapan kami melalui langkah itu akan tercapai kenaikan Kredit Modal Kerja dan Investasi yang tahun ini kontribusinya ditargetkan tumbuh sekitar 30 sampai 40 persen," katanya.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan bahwa sejauh ini pembiayaan menjadi persoalan bagi pelaku usaha baik mikro kecil, menengah ataupun besar sehingga kerja sama dengan BTN akan menjadi solusi pembiayaan bagi mereka.
"Di Kadin ini ada dua keanggotaan, pertama anggota luar biasa yaitu asosiasi atau himpunan pengusaha dan anggota biasa yaitu pelaku usaha dari berbagai industri. Ini adalah potensi nasabah yang bisa digarap BTN," ujar Adik.
Wakil Ketua Umum (WKU) bidang Perhubungan Stenven Lasawengen menambahkan, banyak sektor yang bisa disinergikan dengan BTN seperti di pelayan terdapat 11 unit usaha turunan yang ada di bawahnya dan membutuhkan dukungan pembiayaan.
"Misal untuk pembelian kontainer. Setiap dua tahun sekali, pelayaran selalu membeli sekitar 4.000 unit kontainer. Kalau BTN bisa masuk di sini, sangat bagus sekali," katanya.
Sementara WKU Cukai dan Hasil Tembakau Sulami Bahar mengatakan BTN juga bisa masuk dalam pembiayaan pita cukai karena nilai pita cukai Jatim mencapai Rp155 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024