Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberi apresiasi kepada Pemkot Malang, karena besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 relatif kecil yaitu Rp200 miliar.
Pada tahun 2022, Silpa ini mencapai Rp400 miliar. Meski demikian, apabila dilihat bagaimana penyerapannya, masih ada beberapa masalah yang muncul. Seperti belum sinkronnya beberapa hal terkait anggaran yang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Malang terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kota setempat, Kamis (20/6).
Ditambahkan Made, ternyata banyak anggaran yang tidak terserab. Sehingga pihaknya berharap anggaran Silpa penyumbang dari gaji ASN tersebut bisa dihitung secara matang. "Jangan sampai Silpa justru ada gaji ASN yang penyerapannya kecil," katanya.
Lebih lanjut Made mengatakan jika banyak yang membutuhkan anggaran itu, tapi malah mandeg di Silpa gaji ASN. Kemudian beberapa Silpa juga terkait adanya efisiensi dari pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dilakukan sejumlah dinas.
"Capaian seperti itu yang kami apresiasi dan bisa dicontoh oleh dinas lain. Silpa tahun 2023 ini menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Kedepan, besaran Silpa ini bisa ditekan lagi," katanya.
Akan tetapi, kata Made, di satu sisi yang juga harus menjadi perhatian agar Silpa ini jangan terlalu kecil. Karena jika itu terjadi, maka akan menunjukkan adanya indikasi in-efisiensi atau banyak anggaran yang tidak terserab dengan maksimal.
"Setidaknya Silpa ini antara Rp 100 - Rp 150 miliar masih tergolong proporsional," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Pada tahun 2022, Silpa ini mencapai Rp400 miliar. Meski demikian, apabila dilihat bagaimana penyerapannya, masih ada beberapa masalah yang muncul. Seperti belum sinkronnya beberapa hal terkait anggaran yang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Malang terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kota setempat, Kamis (20/6).
Ditambahkan Made, ternyata banyak anggaran yang tidak terserab. Sehingga pihaknya berharap anggaran Silpa penyumbang dari gaji ASN tersebut bisa dihitung secara matang. "Jangan sampai Silpa justru ada gaji ASN yang penyerapannya kecil," katanya.
Lebih lanjut Made mengatakan jika banyak yang membutuhkan anggaran itu, tapi malah mandeg di Silpa gaji ASN. Kemudian beberapa Silpa juga terkait adanya efisiensi dari pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dilakukan sejumlah dinas.
"Capaian seperti itu yang kami apresiasi dan bisa dicontoh oleh dinas lain. Silpa tahun 2023 ini menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Kedepan, besaran Silpa ini bisa ditekan lagi," katanya.
Akan tetapi, kata Made, di satu sisi yang juga harus menjadi perhatian agar Silpa ini jangan terlalu kecil. Karena jika itu terjadi, maka akan menunjukkan adanya indikasi in-efisiensi atau banyak anggaran yang tidak terserab dengan maksimal.
"Setidaknya Silpa ini antara Rp 100 - Rp 150 miliar masih tergolong proporsional," katanya.
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024